News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Jika Lama Dibiarkan, Isu Reshuffle bisa Jadi Ajang Politik Kotor

Editor: Content Writer
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, dan Menseskab Pramono Anung mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid 2, di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Presiden mengumumkan 12 nama menteri dan Kepala BKPM antara lain, Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan dan Wiranto menjadi Menkopolhukam. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) mengingatkan agar isu perombakan kabinet (reshuffle) tidak dibiarkan terlalu lama mengambang. Pasalnya, hal itu akan berdampak buruk dan dapat merusak tatanan yang ada.

“Terlalu lama biarkan isu reshuffle mengambang, tidak bagus itu, dampaknya tidak baik dan merusak,” kata Ketua Umum JAMAN Iwan Dwi Laksono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (14/8/2017).

Isu reshuffle yang dibiarkan mengambang, menurutnya, hanya akan menjadi ajang politik kotor seperti adu domba, fitnah, dan menggunakan berbagai macam cara agar dapat masuk dalam kabinet.

“Politik adu domba, fitnah, halalkan segala cara, sikut-sikutan untuk masuk kabinet tidak baik untuk demokrasi kita. Masalahnya isu reshuffle yang terlalu lama mengambang membuka lebar peluang untuk itu,” tutur Iwan.

Iwan menyebut, sejumlah menteri sudah menjadi korban. Ia mencontohkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sudah beberapa kali menjadi korban politik kotor di tengah isu reshuffle.

Padahal, tambahnya, Menteri ESDM saat ini sedang sekuat tenaga dalam melaksanakan visi Presiden Joko Widodo di bidang energi dan sumber daya mineral.

“Pak Jonan all out menjalankan visi Presiden terkait energi, seperti BBM satu harga, elektrifikasi kawasan terpencil dan terluar, negosiasi dengan Freeport dan mendorong sektor energi lebih efisien,” lanjut Iwan.

Iwan menyadari bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Dan ia yakin dalam melakukan perombakan kabinet, Presiden Jokowi bisa mengambil keputusan yang tepat sehingga membawa manfaat besar bagi kepentingan bangsa dan negara.

Baginya, reshuffle merupakan salah satu jalan untuk mencapai program perjuangan yang sudah digariskan, yakni Trisakti dan Nawacita, untuk mewujudkan kemandirian nasional.

“Sudah on the right track untuk perjalanan Pembangunan saat ini, jangan sampai rusak bahkan hancur karena politik fitnah,” tutup Iwan. (*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini