Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengkritik rencana pembangunan gedung DPR yang dinilai oleh pimpinan DPR sudah berusia 15 tahun dan disebut-sebut sudah miring.
Melalui akunnya di Twitter, @mohmafudmd, Mahfud MD mempertanyakan bukti atau data yang membilang gedung DPR miring.
Bahkan Mahfud MD menilai pimpinan DPR yang menyebut gedung DPR miring, adalah kurang waras alias sudah miring.
"Berdasar hasil penelitian PU Gedung DPR tidak miring", yang bilang miring itulah yang miring," ujar Mahfud MD dalam akunnya di twitter, Senin (14/8/2017).
Masih melalui akunnya di twitter, Mahfud MD menegaskan posisinya tidak setuju dengan rencana pembangunan gedung baru DPR yang akan menghabiskan uang rakyat sebesar Rp5,7 triliun.
"Untuk apa membangun gedung baru DPR sampai 5,7 triliun? Itu tidak feasable. Dulu (2009) 1,7 trilliun saja ditolak rakyat, apalagi 5,7 trilliun," tegas Mahfud MD.
"Gedung DPR yang ada sekarang masih sangat bagus. Untuk apa, sih?"
"Meski DPR punya hak budget tapi Pemerintah, atas dukungan rakyat, bisa menolak keinginan membangun gedung baru DPR. Yang dulu pun bisa dibatalkan, kok," ujarnya.
Baca: Terancam Rudal Korea Utara, Warga Guam Gelar Doa Bersama
DPR juga mau membangun perpustakaan mewah. Padahal, imbuhnya, sekarang perpustakaan sudah digital. Selama ini juga tidak banyak guna perpustakaan di DPR, karena sepi melulu.
Namun demikian, meski tidak setuju pembangunan Gedung DPR dan mual pada tingkah DPR, lanjut Mahfud MD, tapi ia tidak setuju DPR dibubarkan.
"Lebih baik ada DPR yang jelek daripada tidak ada," kata Guru Besar Hukum Tata Negara itu.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing membantah DPR meminta anggaran sebesar Rp 7,25 triliun untuk Tahun Anggaran 2018.
Ia menyatakan DPR hanya mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun untuk operasional di Tahun Anggaran 2018.
Anton menambahkan total anggaran yang diajukan DPR di Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.728.308.210.000.
"Iya, Rp 5,7 triliun," ujar Anton saat dihubungi, Kamis (10/8/2017).
Rinciannya, Rp 4.024.410.881.000 untuk satuan kerja dewan. Sedangkan sebesar Rp 1.703.897.329.000 diperuntukan bagi kesekretariatan DPR.
Anton menganggap permintaan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2018 wajar karena besarannya hanya 0,35 persen dari APBN 2018.
Saat ditanya kenaikan anggaran dari tahun ini yang hanya sebesar Rp 4,26 triliun, Anton menjawab ada berbagai keperluan pada tahun 2018. Salah satunya adalah renovasi ruangan anggota dewan.
"Ya penataan kawasan dulu. Saya kan sudah keliling DPR seluruh dunia. Coba kamar lurah di DKI Jakarta lebih bagus dari kamar DPR. Kaya gedung juga itu dulu dibangun untuk 800 orang sekarang udah 500 orang," kata Anton.
"Malah seandainya itu mesti semua masyarakat dukung dong. Harus diperbaiki, dibangun. Kan belum bicara bangun gedung. Tapi baru bicara penataan, gambar, nanti saya kasih keterangan resmi," kata dia.