Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terbongkarnya praktik penipuan layanan ibadah umrah First Travel, meninggalkan kerugian, baik kepada calon jemaah maupun agen yang menjadi pihak mediator bagi calon jemaah.
Mustolih Siradj, Ketua Umum Komnas Haji dan Umroh berharap pemerintah agar melakukan audit secara menyeluruh terhadap praktik biro penyelenggara umrah.
Dia berharap agar seluruh biro perjalanan yang telah mengantongi izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) harus dipanggil agar bisa diklarifikasi mekanisme bisnis yang mereka jalankan.
"Terutama yang berpotensi merugikan jemaah," terang Mustolih, Minggu (27/8).
Kementerian Agama sebagai pihak pemerintah sekaligus regulator seharusnya mampu menegakkan dan melaksanakan aturan yang dibuat, baik yang sudah terbukti melakukan penipuan sehingga calon jemaah tidak jadi berangkat maupun ada dugaan praktik multi level marketing (MLM).
Pasalnya, praktik MLM dalam bisnis perjalanan umrah sudah diatur pelaksanaannya dalam Surat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. Dj.VII/Hj.09/10839/2012 yang ditandatangai pada 26 Desember 2012 silam.
"Artinya, Kemenag dengan tegas sudah melarang cara pemasaran Haji dan Umrah melalui MLM," ucap Mustalih.
Berita Ini Sudah Dipublikasikan di KONTAN, dengan judul: Kemenag diminta mengaudit biro umrah