Baca tanpa iklan
Kementerian Koperasi dan UKM akan membangun 5 (lima) unit Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) Mandiri pada tahun 2018.
Program ini merupakan kerja sama antara Kemenkop UKM dengan pemerintah daerah dalam memberdayakan koperasi dan UKM di daerah.
"Di mana biaya operasional akan dibebankan APBN, sedangkan penataan dan renovasi gedungnya dibebankan kepada pemerintah daerah," kata Deputi bidang Restrukturisasi Usaha, Kemenkop dan UKM Abdul Kadir Damanik di Jakarta, Jumat (25/8/2017).
Ke-5 PLUT KUMKM Mandiri ini nantinya akan tersebar di beberapa daerah. Yakni Provinsi Sumut, Kabupaten Bintan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Garut.
"Dari pengamatan kami, bahwa di daerah cukup banyak gedung-gedung kosong yang belum dioptimalkan oleh pemda. Di sisi lain pemerintah pusat memiliki keterbatasan anggaran untuk membangun gedung," kata Damanik.
“Program PLUT KUMKM Mandiri sendiri merupakan replikasi program secara swadaya dari pemerintah provinsi, kabupaten atau kota dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia milik pemerintah ,” jelasnya kembali.
Untuk mengembangkan program tersebut, Kemenkop dan UKM akan menggandeng pemda untuk mengoptimalkan sarana gedung yang didukung dengan pernyataan secara tertulis.
Sejauh ini ada 10 permohonan yang diajukan melalui proposal, namun baru disetujui 5 daerah, sisanya masih dikaji.
Kemenkop dan UKM mengembangkan dua model PLUT, yakni PLUT KUMKM, dan PLUT KUMKM Mandiri. Sejak digulirkan sampai saat ini sudah dibangun 49 PLUT KUMKM ditambah 2 unit sedang dalam proses pembangunan. Sedangkan PLUT KUMKM Mandiri baru dibangun 1 unit di Samarinda, Kaltim.
Lingkup pelayanan PLUT KUMKM ini meliputi SDM melalui pelatihan. Produksi melalui akses bahan baku, pengembangan produk, diversifikasi produk, standarisasi dan sertfikasi produk, aplikasi teknologi.
Sementara pembiayaan meliputi penyusunan rencana bisnis, proposal usaha, fasilitasi dan mediasi ke lembaga keuangan bank dan non bank, pengelolaan keuangan dan advokasi permodalan.
Pemasaran meliputi informasi pasar, promosi, peningkatan akses pasar, pengembangan jaringan, pemasaran dan kemitraan, pemanfaatan IT, serta pengembangan database yang terkait pengembangan KUMKM.