Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade meminta Presiden Joko Widodo menginisiasi dikeluarkannya Myanmar dari keanggotaan ASEAN. Pasalnya, tindakan Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya sudah keterlaluan.
"Kami minta Presiden Jokowi segera mengambil tindakan tegas, tindakan Myanmar terhadap etnis Rohingga ini sudah luar biasa," tegasnya saat dihubungi, Minggu (3/9/2017).
Menurutnya, langkah lain yang bisa diambil Pemerintah Indonesia adalah dengan mengusir Duta Besar Myanmar di Indonesia dan memanggil pulang Duta Besar Indonesia di Myanmar.
Sebagai negara dengan muslim terbesar di dunia, sudah saatnya Indonesia mengambil peran penting di ASEAN.
Ketika umat Islam di negara anggota ASEAN diusir dan dibunuh, sebagai wujud solidaritas maka sudah seharusnya Indonesia berada di garda terdepan mengambil langkah konkrit.
"Yang dibunuh, dibantai itu adalah umat Islam. Indonesia dengan tetap memegang prinsip politik bebas aktif dan menjunjung tinggi perdamaian dunia harus mengambil perannya di depan," jelas Andre.
Disampaikan pula bahwa tindakan Pemerintah Myanmar terhadap umat Islam etnis Rohingya masuk dalam kategori tindakan terorisme.
Bahkan, kekejamannya disebut Andre melebihi kejahatan holocaust. Ia menuturkan bagaimana warga Rohingya diseret dan dibakar hidup-hidup. Bahkan anak-anak kecil ikut dibantai oleh militer Myanmar.
"Indonesia kalau perlu mengirim Pasukan Keamanan dalam payung PBB dan mendesak PBB mengeluarkan resolusi untuk menghukum Myanmar. Bisa juga melalui jalur ASEAN dan OKI," ucap Andre.
Selain itu, ia mendesak agar Nobel Perdamaian yang disematkan kepada Aung San Suu Kyi.
Kata dia, tokoh Myanmar itu tidak layak mendapatkan Nobel Perdamaian yang diterimanya pada tahun 1991 silam.
Kenyataannya ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika tragedi kemanusiaan terjadi di negaranya.
Padahal, nobel perdamaian disematkan karena perjuangan seseorang terhadapo anti-kekerasan untuk demokrasi dan penegakan hak asasi manusia.
"Kami mengusulkan nobel Aung Suu Kyi dicabut. Pemimpin de facto Myanmar itu terbukti tidak punya rasa kemanusiaan dan tidak pantas Aung Suu Kyi menerima Nobel Perdamaian," pungkas Andre.