Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar sudah diluar batas kemanusian. Ironinya, krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya sudah terjadi berkali-kali dan Pemerintah Myanmar terkesan membiarkan.
Melihat hal itu, DPR akan membawa resolusi HAM ke Sidang AIPA General Assembly di Manila pertengahan September mendatang.
"Kita akan membawa resolusi kekerasan terhadap Rohingya yang tidak bisa lagi ditolerir karena kejadian ini bukan pertama kalinya, tetapi sudah berkali-kali," tegas Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat menerima Sekjen AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly) Isra Sunthornvut di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2017).
Selaku Presiden International Humanitarian Law (IHL), Nurhayati menegaskan perdamaian dan hak asasi manusia harus menjadi perhatian bersama sehingga perbuatan etnis cleansing harus diperangi.
Apalagi, Myanmar merupakan salah satu anggota negara Asean, maka krisis kemanusiaan etnis Rohingya tidak bisa lagi dikatakan masalah internal dan Myanmar mau tidak mau harus menerima intervensi dari negara kawasan.
"Kita sudah tergabung dalam ASEAN, dimana kita juga sudah mempunyai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), jadi apapun yang terjadi di dalam satu wilayah menjadi keprihatinan bersama dan Asean harus bisa mampu menyelesaikan ini," jelas Nurhayati.
Terlebih lagi, sambungnya, hak asasi manusia sudah menjadi kesepakatan bersama di tingkat regional hingga international (PBB). Semua negara sudah menandatangani dan patut dilaksanakan.
Untuk itu, Indonesia melalui diplomasi parlemen akan membawa resolusi HAM Myanmar ke Sidang AIPA General Assembly yang akan diselenggarakan di Manila.
Lebih lanjut, Nurhayati menjelaskan, jika pemerintah Myanmar tidak mengindahkan resolusi yang akan dikeluarkan AIPA. Maka, sebagai konsekuensinya Myanmar bisa saja akan dicabut keanggotaannya dari keanggotaan AIPA.
Ia pun akan meminta dukungan dari negara sahabat di luar ASEAN untuk mendukung resolusi tersebut.
"AIPA bisa saja mensuspend Myanmar dari keanggotaan. Karena tidak bisa kejahatan dilakukan terus menerus, apalagi kejahatan manusia. Ini bukan perang, bukan juga konflik tapi menurut saya ada unsur kesengajaan membasmi etnis tertentu," paparnya.
"Kita sudah punya ASEAN, komunitas MEA tapi masih ada orang termaginalkan bahkan cenderung dihilangkan keberadaanya. Ini yang menjadi keprihatinan kita bersama, bukan karena negara kita mayoritas muslim, tetapi karena mereka manusia yang layak mendapatkan hidup sejahtera dan damai," tandas Nurhayati. (Pemberitaan DPR RI)