Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menanggapi kritik yang dialamatkan kepada Pemerintah yang dinilai lamban menyikapi krisis kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya di Rakhine State.
Retno menegaskan, Pemerintah RI tidak hanya menyampaikan pernyataan saja, tetapi juga akan melakukan aksi dalam menyikapi krisis kemanusiaan yang dirasakan oleh Umat Muslim Rohingya.
“So, we choose to do something. Ada yang hanya berstatement. Kita bicara dan kita melakukannya sehingga korban bisa betul betul ditolong,” ujar Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Minggu (3/9/2017).
Rerto mengatakan Pemerintah berupaya membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan di sana dengan melihat permasalahan dari dua sisi, yakni di hulu maupun di hilir.
“Dalam melihat suatu masalah, tak bisa hanya dari satu sisi saja, tetapi harus melihat hingga ke akar masalah, hulu, dan juga dampak dari masalah itu di hilir seperti pengungsi yang berlari ke Bangladesh,” kata Retno.
“Ini adalah upaya kita untuk mengaddress masalah di hulu, mulai dari aspek politik, hingga konkrit cooperation. Pendekatan kami konkrit komprehensif,” ucap Retno.
Untuk itu, Retno mengatakan sore ini dirinya akan berangkat menuju ke Myanmar dan dijadwalkan akan bertemu dengan otoritas Myanmar.
“Insya Allah, sore nanti, saya akan melakukan perjalanan ke Myanmar. Ini adalah perjalanan yang membawa amanah bagi seluruh masyarakat Indonesia agar Indonesia dapat membantu krisis kemanusiaan ini agar cepat usai. Saya tidak hanya membawa amanah, tetapi juga harapan dunia internasional agar krisis kemanusiaan itu cepat usai,” kata Retno.
Jika pertemuan berjalan lancar, Retno mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang dapat bertemu dengan otoritas Myanmar pascakrisis kemanusiaan pada bulan Oktober 2016 lalu.
"Harapannya pertemuan ini dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi, situasi sangat dinamis, semoga tak ada perubahan. Kalau pertemuan dapat dilakukan, Indonesia menjadi negara pertama yang dapat melakukan pertemuan dengan otoritas di Myanmar,” kata Retno.