Indonesia Bisa Menggalang Dunia Internasional untuk Lakukan Intervensi Kemanusiaan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia harus mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan sesuatu agar siklus kekerasan dan tragedi kemanusiaan di Myanmar bisa segera berakhir.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris, DK PBB dapat memberikan sanksi berat terhadap Myanmar.

Karena sebagai anggota dari PBB resolusi atau keputusan dari DK PBB mengikat bagi Myanmar. Kegagalan untuk mengikuti Resolusi DK PBB dapat berakibat intervensi militer terhadap Myanmar.

"Kekerasan terhadap warga Rohingya harus segera dihentikan. Pemerintah RI harus melakukan segala upaya untuk menghentikan tragedi kemanusiaan di Rohingya," tegas Charles Honoris kepada Tribunnews.com, Senin (4/9/2017).

Indonesia juga bisa menggalang dunia internasional untuk melakukan Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention).

Apalagi sudah pernah ada preseden sebelumnya dimana pasukan internasional diturunkan untuk melakukan Intervensi Kemanusiaan seperti halnya di Kosovo dan Libya.

Baca: Jokowi Tugaskan Menlu Retno Desak Pemerintah Myanmar Hentikan Aksi Kekerasan

"Kasus Rohingya juga menjadi ujian bagi efektivitas hukum dan institusi internasional. Pemerintah Indonesia harus mengoptimalkan perannya dalam forum-forum internasional seperti PBB dan ASEAN untuk mengupayakan siklus kekerasan di Myanmar segera berhenti," ujarnya.

Senin (4/9/2017) Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia telah bersiap melakukan beberapa pertemuan penting untuk membahas sikap Indonesia yang membantu atasi krisis kemanusiaan di Rakhine State.

"Di ibu kota Myanmar Naypyidaw, pertama saya akan melakukan pertemuan dengan panglima angkatan bersenjata Myanmar, antara lain saya akan menekankan masalah isu keamanan dan stabilitas di Rakhine State," ujar Retno Marsudi, di Yangon, Senin (4/9/2017).

Mantan Dubes RI untuk Belanda ini juga akan melakukan pertemuan bersama State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi.

"Di mana di antaranya Indonesia akan menyampaikan beberapa proposal dan seruan. Di antaranya pentingnya untuk melakukan proteksi bagi semua warga yang tinggal di Rakhine State," terang Retno.

Ia juga akan bertemu dengan National Security Advisor, Menlu, dan juga Menteri pada kantor Presiden.