Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia harus mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan sesuatu agar siklus kekerasan dan tragedi kemanusiaan di Myanmar bisa segera berakhir.
Menurut Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris, DK PBB dapat memberikan sanksi berat terhadap Myanmar.
Karena sebagai anggota dari PBB resolusi atau keputusan dari DK PBB mengikat bagi Myanmar. Kegagalan untuk mengikuti Resolusi DK PBB dapat berakibat intervensi militer terhadap Myanmar.
"Kekerasan terhadap warga Rohingya harus segera dihentikan. Pemerintah RI harus melakukan segala upaya untuk menghentikan tragedi kemanusiaan di Rohingya," tegas Charles Honoris kepada Tribunnews.com, Senin (4/9/2017).
Indonesia juga bisa menggalang dunia internasional untuk melakukan Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention).
Apalagi sudah pernah ada preseden sebelumnya dimana pasukan internasional diturunkan untuk melakukan Intervensi Kemanusiaan seperti halnya di Kosovo dan Libya.
Baca: Jokowi Tugaskan Menlu Retno Desak Pemerintah Myanmar Hentikan Aksi Kekerasan
"Kasus Rohingya juga menjadi ujian bagi efektivitas hukum dan institusi internasional. Pemerintah Indonesia harus mengoptimalkan perannya dalam forum-forum internasional seperti PBB dan ASEAN untuk mengupayakan siklus kekerasan di Myanmar segera berhenti," ujarnya.
Senin (4/9/2017) Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia telah bersiap melakukan beberapa pertemuan penting untuk membahas sikap Indonesia yang membantu atasi krisis kemanusiaan di Rakhine State.
"Di ibu kota Myanmar Naypyidaw, pertama saya akan melakukan pertemuan dengan panglima angkatan bersenjata Myanmar, antara lain saya akan menekankan masalah isu keamanan dan stabilitas di Rakhine State," ujar Retno Marsudi, di Yangon, Senin (4/9/2017).
Mantan Dubes RI untuk Belanda ini juga akan melakukan pertemuan bersama State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi.
"Di mana di antaranya Indonesia akan menyampaikan beberapa proposal dan seruan. Di antaranya pentingnya untuk melakukan proteksi bagi semua warga yang tinggal di Rakhine State," terang Retno.
Ia juga akan bertemu dengan National Security Advisor, Menlu, dan juga Menteri pada kantor Presiden.
"Di mana saya akan membahas lebih detail proposal yang disampaikan oleh Indonesia termasuk diantaranya Indonesia akan memberikan bantuan kemanusiaan ke Rakhine State," ujar Retno Marsudi.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi tiba di Yangon Myanmar, Minggu (3/9/2017) tengah malam.
Langkah diplomasi Indonesia di tingkat internasional selanjutnya adalah menemui Menteri Luar Negeri Bangladesh.
Baca: BREAKING NEWS: Tersangka Pelaku Pembunuhan Pegawai BNN Ditangkap di Kepri
"Selasa (5/9/2017) dijadwalkan Menlu RI bertemu Menlu Bangladesh dan akan membahas isu pengungsi," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir.
Dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri Indonesia yang diterima Tribunnews.com (3/9/2017), situasi memanas di Rakhine State, telah membuat Pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah untuk mendorong Pemerintah Myanmar, segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
"Perjalanan ke Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia agar Indonesia dapat membantu atasi krisis kemanusian dan juga harapan dunia Internasional agar krisis kemanusiaan segera diselesaikan," kata Menlu RI.