News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

KPK Harap Garuda Indonesia Tranparan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Fajar Anjungroso
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktur Utama Garuda Indonesia, Pahala N. Mansury (kedua dari kanan), disaat berbincang dengan President Asosiasi Pilot Garuda (APG), Capt. Bintang Hardiono (ujung kiri), Direktur Operasi Garuda Indonesia, Triyanto Moeharsono (ujung kanan) dan Regional Vice President Asia East The International Federation of Air Line Pilots Associations (IFALPA), Capt. Jaffar Hassan (kedua dari kiri) pada acara forum diskusi Fatigue Risk Management System (FRMS)“Sistem Manajemen Resiko Keletihan” yang dilaksanakan oleh APG pada hari ini, Selasa (15/8) di Auditorium GCC, Cengkareng

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta PT Garuda Indonesia transparan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Hal itu disampaikan Pimpinan KPK dalam pertemuan dengan Dirut PT Garuda Indonesia, Pahala N Mansury di Gedung KPK, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, pertemuan antar KPK dengan PT Garuda Indonesia, fokus membahas mengenai tata kelola PT Garuda Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, KPK merekomendasikan agar pengadaan barang di PT Garuda Indonesia dilakukan secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Hasil pertemuan tadi, ada rekomendasi yang diberikan, yakni pengadaan yang tranparan dan akuntabel," terang Yuyuk.

Sebelumnya usai pertemuan, Pahala mengakui, pihaknya menerima berbagam masukan dari KPK. Salah satunya mengenai proses pengadaan demi perbaikan kedepan.

"Kami lebih audensi dengan KPK bagaimana Garuda Indonesia ke depan bisa memiliki‎ progres lebih baik, prosedur policy ya sekitar itu lah," ujarnya.

Diketahui, proses pengadaan di PT Garuda Indonesia sempat menjadi masalah. Terlebih KPK telah menetapkan mantan Dirut PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mesin pesawat Rolls-Royce.

Pahala mengakui, kasus tersebut membuat pihaknya berupaya lebih berhati-hati lagi dalam membuat kebijakan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini