Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku tidak masalah surat dari pimpinan DPR tertanggal 12 September 2017, perihal aspirasi atau pengaduan masyarakat, yang dikirim ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditolak.
Surat tersebut ditujukan pada Ketua KPK dan ditembuskan ke sejumlah pihak serta ditandatangani Fadli Zon.
"Ngga ada masalah, kan sesuai aturan tidak ada pemaksaan, bahkan tidak ada permintaan, itu tolong digarisbawahi tidak ada permintaan," kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Lebih lanjut Fadli mengaku tidak tahu saat ditanya ada dugaan intervensi lantaran surat tersebut diantar oleh Kepala Biro Pimpinan DPR RI Hani Tahapari.
"Saya kan tidak tahu siapa tukang posnya, mau dianterin OB lewat siapa itu, suratnya reguler biasa kok, sifatnya pun biasa tidak ada rahasia disitu," kata Fadli.
Baca: 14 Fakta Investigasi Menkes Terkait Meninggalnya Bayi Debora di RS Mitra Keluarga
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengaku sudah berbicara dengan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, yang protes atas surat kepada KPK.
Fadli mengaku sudah berkomunikasi dengan Muzani.
"Saya udah jelaskan, sewaktu komentar itu belum ada penjelasan. Setelah saya jelaskan tidak ada masalah, saya udah bicara dengan Pak Muzani," kata Fadli.