Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Tb Ace Hasan Syadzily, mengaku prihatin dengan pihak yang menyudutkan pemerintah dengan isu kekerasan warga Rohingya di Myanmar.
Pernyataan Ace menjawab aksi bela Rohingya 169 yang digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9/2017) kemarin.
Dalam kesempatan itu hadir Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Politisasi Rohingya itu saya kira tak pada tempatnya. Masyarakat Rohingya sedang kesusahan tapi dipolitisasi untuk menekan pemerintah. Saya kira pemerintah sudah melakukan superaktif. Coba lihat negara ASEAN lain, saya kira tak ada yang seakseleratif RI," kata Ace kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2017).
Anggota Komisi II DPR RI ini lalu minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ambil pusing soal sindiran Prabowo dan Amien Rais.
"Saya meminta ke Pak Jokowi ndak usah didengerin deh kritik-kritik, kerja aja kerja maksimal," kata Ace.
Menurutnya, Jokowi sudah melakukan tindakan konstitusional terkait isu kemanusiaan ini dengan mengirim Menteri Luar negeri (Menlu). Tambahnya, Menlu juga telah melakukan upaya diplomasi yang baik dengan pemerintah Myanmar.
"Sebagai Presiden menugaskan ke Menlu melakukan dua hal, pertama diplomasi dan itu sudah sangat cepat dan sangat akseleratif dengan melakukan pendekatan bukan hanya kepada pemerintah Myanmar tapi juga ke pemerintah Bangladesh," kata Ace.
Baca: Kapolda Metro Ceritakan 5 Polisi yang Luka-luka Akibat Tindakan Anarki di Gedung LBH
"Ibu Menlu saya kira sudah tepat beliau menemui pimpinan militer di sana, menemui Aung San Suu Kyi dan Menlu Bangladesh," katanya.
Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, di hadapan 10 ribu massa yang berkumpul, Amien membuka orasi dengan menyitir Pembukaan UUD 45.
"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," ujar Amien.
Menurut Amien, pemerintahan di bawah Presiden Jokowi wajib melindungi segenap bangsa dari penjajahan sesuai Amanat UUD 45.
"Jadi rezim Jokowi ini punya tugas konstitusional yang harus dilaksanakan yaitu menghentikan penindasan terutama di Rohingya," kata Amien.
Namun, menurut Amien Rais, pemerintah lambat dalam membantu etnis Rohingya.
"Rezim Jokowi terlalu terlambat dan terlalu sedikit dan hanya pencitraan tadi," ujar Amien.
Selain Amien Rais, aksi ini juga dihadiri oleh Prabowo Subianto, Presiden PKS Sohibul Iman dan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
Seperti diketahui ormas yang ikut dalam aksi ini diantaranya IKADI, Mathlaul Anwar, Cahaya Islam Mathlaul Anwar, AQL Peduli, Jamiat Khoir, Pemuda DDII, Al Ittihadiyah, Pemudi PUI, Forsitma, Salimah, Wanita Islam, JPRMI, FPI, dan Gerakan Ibu Negri.