Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute, Agus Harimurti Yudhoyono memuji pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berhasil melakukan diplomasi tertutup dan memaksa demokrasi terbatas yang berujung pemilihan umum yang damai dan bebas terkait etnis Rohingya di Myanmar.
Namun, Agus enggan membandingkan tingkat keberhasilan diplomasi antara pemerintahan Indonesia di zaman SBY dengan pemerintahan Joko Widodo sekarang.
Baca: Demokrat Tegaskan Tolak Permintaan Pansus Angket KPK Ingin Konsultasi Dengan Presiden Jokowi
"Saya menolak untuk membandingkan kinerja pemerintahan satu dengan pemerintahan lainnya karena setiap pemerintahan berjalan di masa yang berbeda dengan tantangan dan keunikan masing-masing," kata Agus saat ditemui di Graha Bimasena, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2017).
Hal pasti semua pihak menginginkan hal terbaik bagi etnis Rohingya.
Baca: Dapat Banyak Pengaduan Blangko Kosong, Dirjen Dukcapil Menyamar Jadi Pemohon KTP Elektronik
"Tak boleh tinggal diam dan terus pikirkan apa yang bisa kita sumbangka," kata Agus saat ditemui di Graha Bimasena, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/9/2017).
Agus mendorong seluruh elemen bangsa Indonesia untuk terus mendukung upaya perdamaian dan bantuan sosial yang ditujukan untuk etnis Rohingya.
Ia yakin pemerintah Jokowi punya strategi dalam melakukan diplomasi dengan Myanmar.
Baca: Mahfud MD Minta Pemerintah Atasi Ketidakadilan yang Terjadi di Tengah Masyarakat
"Saya yakin Presiden Joko Widodo dan jajaran memiliki strategi dan rencana untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah Myanmar," katanya.
Menurutnya tidak semua diplomasi yang dilakukan Indonesia terlihat atau yang ia sebut sebagai "megaphone diplomacy".
Baca: Fadli Zon: Indonesia Perlu Tarik Duta Besar Di Myanmar
"Tidak semua diplomasi secara terang-terangan, bahkan terkadang ada diplomasi yang tertutup tapi justru berhasil," katanya.
Selain itu, tentunya Pemerintah Indonesia pun harus menghormati kedaulatan Myanmar.
"Kita juga harus menghormati kedaulatan negara Myanmar," ucapnya.