Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai tidak mengejutkan kemenangan Ketua DPR Setya Novanto di praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Hendri Satrio, sejak awal kepercayaan diri Ketua Umum Golkar ini terhadap lolosnya dirinya dari jeratan kasus dugaan korupsi e-KTP, terlihat sedemikian tinggi.
Apalagi ia melihat, keberadaan Pansus Hak Angket KPK memang membantu Setya Novanto untuk memperlihatkan lobang dalam prosedur penetapan tersangka oleh lembaga antirasuah.
"KPK kembali menuai hasil dari tidak sempurnanya proses hukum yang dijalani. Bahkan kemenangan Setya Novanto makin membuat pansus di atas angin," tegas Hendri Satrio kepada Tribunnews.com, Jumat (29/9/2017).
Lebih lanjut atas kemenangannya atas KPK di Praperadilan, apakah Golkar masih akan meminta Setya Novanto mundur dari Ketua Umum?
"Sejak awal saya yakin hanya dua hal yang bisa membuat Setya Novanto mundur dari apapun jabatan yang dia emban, keinginannya sendiri dan kesehatannya," jawabnya demikian.
Baca: Sidang Gugatan Praperadilan, KPK Kalah di Tangan Setya Novanto
Baca: Seperti Ini Alur Dugaan Aliran Duit Proyek e-KTP ke Setya Novanto Lewat Keponakannya
Hakim tunggal Cepi Iskandar memutuskan penetapan Ketua DPR RI sebagai tersangka korupsi e-KTP tidak sah tidak sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Menyatakan penetapan tersangka terhadap Setya Novanto berdasarkan surat surat nomor 310/23/07/2017 tanggal 18 Juli 2017 dinyatakan tidak sah," kata hakim Cepi saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017).
Dengan putusan tersebut, hakim memerintahkan agar KPK menghentikan penyidikan terhadap ketua umum Partai Golkar itu.
"Memerintahkan kepada Termohon (KPK) untuk menghentikan penyidikan nomor 56/01/07 tanggal 17 Juli 2017 terhadap Setya Novanto," kata Cepi.