Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Junimart Girsang mengatakan, pihaknya bakal meminta keterangan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal impor ratusan pucuk senjata beserta amunisinya.
"Kami akan sampaikan itu, karena kemarin dalam pertemuan informal teman-teman Komisi III dan pimpinan Komisi III, kami sudah wacanakan akan mengundang Kapolri secara khusus untuk mengklarifikasi informasi ini," kata Junimart kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, sejatinya rapat dengar pendapat komisi III dengan Kapolri digelar hari ini.
Namun Tito harus memiliki kesibukan, hingga harus dijadwal ulang.
"Mestinya kan hari ini kami RDP dengan Kapolri, tapi beliau punya kesibukan yang sangat urgent dan tidak bisa dihindarkan untuk itu kita tunda," kata Junimart.
"Mungkin dalam minggu ini akan kita laksanakan," tambahnya.
Baca: Misteri Isu PKI dan Janji Pasokan Senjata Chung
Diberitakan sebelumnya, Junimart meminta pimpinan lembaga penegak hukum untuk bersatu, menghilangkan ego masing-masing.
Hal ini terkait impor 280 pucuk senjata SAGL kaliber 40mm dan amunisi granatnya sebanyak 5.932 butir, oleh Polri yang tertahan di kargo Bandara Soekarno-Hatta.
"Jadi tolonglah kepada pimpinan lembaga penegak hukum bersatulah. Jangan masing-masing, mencari muka didepan pers. Mencari muka di depan Pak Jokowi," kata Junimart.
Dirinya mengatakan, masalah senjata sangat sensitif. Apalagi ada dugaan senjata tersebut diimpor secara ilegal.
"Masalah senjata kan masalah yang sensitif, tanpa itu pun sudah banyak senjata beredar secara ilegal di negara ini. Kita bisa lihat banyak perampokan dengan meniggunakan senjata, secara ilegal," kata Junimart.
Menurutnya, Presiden Jokowi sudah tahu dan paham apa yang sebenarnya terjadi. Untuk itu dirinya menunggu sikap yang bakal diambil oleh Jokowi.
Lebih lanjut saat ditanya siapa pernyataanya ditujukan, Junimart meminta Panglipma TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menggulirkan isu tersebut mengklarifikasi.
"Semua yang terkait, termasuk Panglima TNI yang selama ini sudah menggulirkan info tersebut," katanya.
Junimart mengatakan pihak yang terkait harus menjelaskan duduk perkara masalah ini.
"Kan awalnya dari Panglima TNI, clear kan dong masalahnya, jangan dibuat mengambang begitu, jangan dibiarkan jadi bola liar. Ini kan negara hukum, sampaikan lah segala seuatu secara konsisten dan konsekuen, ini yang paling penting," kata Junimart.