Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Pansus RUU Terorisme, Nasir Djamil mengatakan, jika rencana keterlibatan TNI dalam tindak pidana terorisme bakal diatur dengan baik. Menurutnya, pengaturan tersebut dimaksudkan agar ada kerja sama antara TNI dan Kepolisian.
"TNI tidak lagi harus menunggu permintaan polisi untuk melakukan tindakan pencegahan terorisme. Tapi, tugasnya sama dengan polisi, dan itu dalam cara operasionalnya akan diatur dalam RUU ini, agar tugasnya lebih jelas," kata Nasir di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
Baca: Masukan Laporan, Kangen Band Diajak Foto Polisi
Politikus PKS itu menuturkan, kerjasama antara militer dan polisi akan mampu mencegah lebih dini terhadap tindak pidana teroris di wilayah Indonesia.
"Kita juga berharap kerja TNI dan polisi profesional sehingga tidak melanggar UU dan peraturan yang berlaku. Tindakan militer harus berpegang pada aturan hukum," tuturnya.
Masih kata Nasir, RUU Terorisme ini sangat diperlukan untuk mengatasi masalah teroris makin kuat dengan dasar hukum untuk mencegah. Menurutnya, jangan sampai terjadi masalah hukum ketika memproses seseorang yang diduga teroris akibat belum ada UU Terorisme ini, sehingga menggunakan UU hukum pidana biasa.
Baca: Penembakan di Las Vegas, KJRI Minta WNI Waspada
Dilibatkannya TNI tersebut lanjut Nasir, agar bersama-sama dengan kepolisian bisa mencegah terorisme lebih efektif dan apalagi sampai mengamcam pertahanan dan keamanan negara.
"Penguatan militer di RUU ini sudah dimasukkan di salah satu pasal," tandasnya.