Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur dan wakil gubernur DKI Jaya terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, akan dilantik oleh Presiden Jokowi, Senin (16/10/2017).
Masyarakat Jakarta, menaruh harapan besar dipundak kedua orang tersebut.Diharapkan Anies-Sandi dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, tugas dan tanggung jawab yang baru sehingga dapat merealisasikan janji-jani politiknya saat berkampanye.
Termasuk juga, program kerja 100 hari setelah mereka dilantik menjadi kepala daerah Jakarta Raya.
Berdasarkan informasi yang dilansir Tribunnews.com, dari situs kampanye Anies-Sandi, Jakartamajubersama.com, terdapat sejumlah program kerja 100 hari, yang akan dikerjakan pasangan kepala daerah tersebut.
Baca: Gerakan 1000 Perempuan Merawat Lingkungan dan Peduli Bencana di Tugu Proklamasi Jakarta
Program pertama adalah, melakukan rekonsiliasi berbagai golongan warga DKI Jakarta selepas Pilkada 2017 untuk memastikan lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kondusif. Program itu terdiri dari tiga subkategori program yaitu, bersilaturahim dengan seluruh mantan gubernur dan wakil gubernur, tokoh-tokoh yang mewakili semua golongan, dan pimpinan politik.
Diikuti, membentuk forum gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sebagai wadah komunikasi berkelanjutan, mengefektifkan forum Kerukunan Umat Beragama DKI Jakarta, menjadikan Balai Kota sebagai rumah rembug warga dengan mengadakan kegiatan gubernur/wakil gubernur mendengar, dan memulai pertemuan kota perkecamatan sejak minggu pertama menjabat sebagai gubernur/wakil gubernur DKI Jakarta. Pertemuan pertama bersama warga Kampung Akuarium, Kel Penjaringan, Jakarta Utara.
Untuk program kedua, adalah fokus pada langkah-langkah awal dalam memenuhi program kerja prioritas Anies-Sandi, yaitu, lapangan kerja, untuk menciptakan wirausahawan baru dan menciptakan lapangan kerja (membentuk dan meresmikan 44 pusat kewirausahaan), untuk mewujudukan pendidikan yang tuntas dan berkualitas untuk semua (meluncurkan Kartu Jakarta Pintar Plus, Mendistribusikan KJP Plus untuk anak putus sekolah. Mewujudkan biaya hidup terjangkau, dimana meliputi bahan pangan pokok, hunian, dan transportasi (meluncurkan Kartu Pangan Jakarta, meluncurkan program hunian DP Nol dengan membentuk institusi/unit khusus yang mengelola isu perumahan/hunian di DKI Jakarta), meluncurkan program OK Otrip, dan OK O-care.
Baca: Liverpool vs Manchester United: Sadio Mane Absen Sinyal Bahaya Bagi Liverpool kata Paul Ince
Sementara program ketiga adalah, mengkonsolidasikan birokrasi pemerintah provinsi DKI Jakarta. Didalamnya tim kampanye Anies-Sandi meelaborasi program yaitu, Membangun komunikasi dengan semua tingkatan birokrasi Pemda DKI Jakarta agar tercipta semangat kerja yang positif dan saling menghargai, menciptakan iklim kerja birokrasi yang lebih sehat, manusiawi dan produktif, bersama seluruh jajaran birokrasi Pemda, mempersiapkan Rancangan Revisi APBD-Perubahan 2018 DKI Jakarta dan rancangan RPJMD 2017-2022 untuk diajukan dalam masa sidang DPRD Provinsi DKI Jakarta di tahun 2018. Dengan sasaran revisi adalah memasukan program utama Anies-Sandi ke dalam APBD tahun 2018, memulai sinergi birokrasi dan pemerintahan provinsi dengan berbagai elemen civil society untuk membangun paradigma pembangunan berbasis gerakan.
Mulai mengimplementasikan open government dengan pengelolaan sumber pembiayaan anggaran secara transparan dan akuntabel, dimulai dengan menghindari manajemen keuangan non-bujeter, dan menerbitkan peraturan-peraturan gubernur yang diperlukan sebagai landasan implementasi program-program prioritas, termasuk untuk mengkonsolidasikan transportasi konvensional dengan transportasi online.
Namun menurut Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Gerindra Syarif menyebut program 100 hari kerja untuk memulai jabatan baru Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI dan Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur hanyalah mitos.
"Program 100 hari ini mitos," ujar Syarif dalam diskusi yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (14/10/2017).
"Ada orang meninggal, membikin selametan 40, 100, 1.000 hari. Jadi tidak ada program 100 hari," kata Syarif.
Menurut Syarif, yang benar adalah bagaimana Anies-Sandi dapat memanfaatkan momentum masyarakat yang memiliki ekspektasi besar kepada keduanya sebagai pemimpin di DKI Jakarta mendatang.
"Tapi, bolehlah disebut program 100 hari. Tapi kami sebut program prioritas yang akan dilaksanakan pada 100 hari," ucap Syarif.
Syarif mengungkapkan ada empat program Gubernur DKI Terpilih Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Terpilih Sandiaga Uno yang akan menjadi fokus utama dalam kepemimpinannya.
Dari janji-janji kampanye Anies-Sandi sebanyak 23 janji kerja, Syarif menyoroti empat janji yang bakal menjadi fokus keduanya setelah dilantik nanti.
"Ada ekspektasi masyarakat terhadap janji-janji kampanye Anies-Sandi yang dirangkum dalam 23 janji kerja. Dari janji itu yang sangat menonjol ada empat," ujar Syarif dalam diskusi yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (14/10/2017).
Empat program yang akan menjadi fokus Anies-Sandi yakni program One Kecamatan, One Enterpreneurship atau OKE OCE, KJP Plus dan KJS Plus, Porgram OK Trip dan Program Rumah DP 0 Persen.
Dari keempat program utama tersebut, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu mengakui bahwa pelaksanaan Program Rumah DP 0 Persen cukup berat dilakukan.
"Keempat ini yang cukup berat. Mohon doa restu, Rumah DP 0 Rupiah," kata Syarif.
Main Cepat Atau Main Aman
Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna menanti langkah awal gubernur DKI Jakarta terpilih dan wakil gubernur DKI terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ketika menjabat.
“Gubernur-Wakil Gubernur baru ini mau main cepat atau main aman?” ujar Yayat dalam diskusi yang digelar di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (14/10/2017).
Jika bermain aman, Yayat mengatakan Anies-Sandi tinggal melaksanakan saja apa yang sudah ada di dalam RKPD dan RPJMD yang pada awal 2018 akan disusun yang baru.
“Kalau main aman dalam konteks normatif, segala sesuatu mengacu pada RKPD dan RPJMD berarti pendekatannya sangat normatif hanya mengacu pada apa yang dianggarkan,” kata Yayat.
Cara bermain aman tersebut menurut Yayat bakal menjadi problem. Sebab, masyarakat Jakarta telah diperlihatkan terobosan-terobosan yang dibuat oleh Ahok-Djarot.
“Kalau pendekatannya seperti itu model ini agak beda dengan zaman Pak Ahok sebelumnya,” kata Yayat.
Yayat mencontohkan terobosan yang dikakukan Ahok misalnya penerbitan Pergub DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2016 tentang Insentif Ketinggian Bangunan untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan bagi pembangunan di Jakarta.
“Contoh semanggi ketinggian KLB. Sekarang masih berlaku. Dengan berlaku seperti itu banyak terobosan didapat. Misal anggaran dari Semanggi yang sebelumnya dicanangkan 400-500 miliar, 420 miliar. Ternyata bangun Semanggi 200 miliaran. Sisanya itu dipergunakan untuk pembangunan pedestrian dimana-mana,” ucap Yayat.
Begitu juga dengan penataan Kalijodo yang menurut Yayat tanpa ada di dalam Musrenbang dan RKPD.
Dengan demikian, Yayat mengharapkan Anies-Sandi dapat membuat terobosan lain seperti yang pernah dilakukan oleh Gubernur Ahok dan Wakil Gubernur Djarot.
“Apakah gubernur yang akan datang mengacu kepada pendekatan yang normatif, atau tetap aman lah kan. Berani enggak lakukan terobosan.itu teman-teman DPRD yang akan memantau dan awasinya,” kata Yayat.
Jangan Lupa Janji Kampanye
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal menitipkan pesan pada pasangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang akan dilantik.
Ia mengatakan PKS sebelummya akan mengadakan syukuran atas dilantiknya pasangan yang diusung PKS dan Gerindra tersebut.
"Yang pasti kita selamatan dulu, kita mengucapkan syukur kepada Allah kalau sudah dilantik," ujar Mustafa, Sabtu (14/10/2017).
"Sekaligus kami mengingatkan kepada sahabat kami Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terhadap janji-janji kampanye, dan juga jangan pernah melupakan kader-kader dari PKS dan Gerindra serta partai lainnya serta masyarakat yang telah mendukung pada putaran kedua," kata Mustafa di kantor KPU RI, Imam Bonjol Jakarta Pusat.
Lanjutnya ia perpesan agar pasangan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih ini juga memperhatikan aspirasi masyarakat secara proposional.
"Agar aspirasi masyarakat diperhatikan sesuai peraturan perundangan-undangan . Jangan terjadi hal di luar jalur formal jadi harus transparan. Aspirasi itu wajar dari pendukungnya," tambah Mustafa.