Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianjurkan untuk mengikuti revaluasi atau penilaian kembali aset untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai positif pemerintahan Jokowi sejauh ini, dalam sebuah forum diskusi soal rapor ekonomi tiga tahun pemerintahan Jokowi.
"Secara umum, pemerintahan Pak Jokowi udah oke. Tapi, it's not enough (belum cukup)," kata Rizal Ramli, yang mengapresiasi komitmen Jokowi untuk menerapkan pembangunan Indonesia-sentris.
Baca: Jaksa Agung Bantah Pernyataan Menkumham Soal Ego Sektoral
Rizal Ramli menyayangkan upaya pembangunan infrastruktur di dalam Jawa yang masih mengandalkan budget financing dan pengetatan anggaran.
Menurut Rizal, pemerintah harus mulai mengandalkan non-budget financing.
"Kami anjurkan, misalnya, revaluasi aset dan dilaksanakan. Walaupun hanya 16 BUMN yang ikut, aset naik hampir Rp 800 triliun," jelas Rizal Ramli.
"Pajaknya saja tambah Rp 32 triliun. Itu hanya 16 BUMN," lanjutnya.
Baca: Presiden Jokowi dan Setya Novanto Hadiri Hadiri Haul dan Khotmil Quran
Rizal membayangkan, jika semua BUMN ikut melakukan revaluasi aset, setidaknya aset bisa bertambah hingga Rp 2.500 triliun.
Namun, yang ada malah BUMN dikatakan merugi semua dan bahkan kerugiannya dalam jumlah yang besar.
"Menterinya, ya, nggak jelas. Sibuk apa aja itu Menteri BUMN," tutur Rizal Ramli.
Mengandalkan budget financing, kata Rizal, hanya akan membuat pemerintah tidak akan memiliki cukup uang untuk membiayai semua proyek infrastruktur.
Sebab, prioritas utama dari segi anggaran adlaah pembayaran pokok dan bunga utang.
Rizal Ramli juga menyarankan agar Jokowi mengambil alternatif strategi growth story, seperti yang pernah ia lakukan ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Koordinator.
"Yang kita perlukan itu adalah growth story. Bagaimana dengan uang yang terbatas bisa mendorong pertumbuhan ekonomi," katanya lagi.