Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua DPR RI Setya Novanto untuk bersaksi dalam kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (20/10/2017).
Setya Novanto akan bersaksi untuk terdakwa korupsi e-KTP tahun anggaran 2011-2013 Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Kuasa hukum Novanto, Friedrich Yunadi mengatakan dia belum melihat surat undangan dari jaksa untuk kliennya.
"Saya belum tahu bisa hadir atau tidak karena surat panggilan JPU pun saya belum lihat. Tetapi jika ada saya yakin beliau pasti akan mengatur waktu," kata Yunadi saat dihubungi.
Baca: Gembong Teroris dr Azahari Tewas Tertembak Peluru Polisi, Bukan Bunuh Diri
Yunadi mengungkapkan Novanto hari ini memiliki jadwal yang padat baik di DPR RI maupun di Partai Golkar.
Novanto sebagai ketua umum akan dibutuhkan kehadirannya dalam rangka HUT partai berlambang pohon beringin itu.
"Jadwal di parlemen sangat padat juga ada HUT Golkar yang semuanya butuh kehadiran beliau selaku ketua umum," kata dia.
Yunadi mengatakan kliennya secara hukum tidak harus hadir di persidangan.
Jika tidak memungkinkan, Jaksa cukup membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Novanto.
Sebelumnya, Novanto tidak hadir karena alasan kesehatan.
Baca: Jokowi Tepati Tiga Janjinya kepada Pemilik Warteg di Depan Masjid Sunda Kelapa
Andi Agustinus alias Andi Narogong didakwa bersama-sama dengan Irman, Sugiharto, Isnu Edhi Widjaya, Diah Anggraini, Setya Novanto, dan Drajat Wisnu Setiawan terkait pengaturan proses pengganggaran dan pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2013.
Irman saat itu adalah direktur jenderal Kependukan dan Catatan Sippil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Ditjen Kependudukan dan Catatan sipil, Isnu Edhi Wijaya selaku ketua konsorsium Percetakan Negeri RI.
Sementara Diah Anggraini selaku sekretaris jenderal Kementerian dalam negeri, Setya Novanto selaku ketua fraksi Partai Golkar dan Drajat Wisnu Setiawan selaku ketua panita lelang barang dan jasa di lingkungan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil.