Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Papua adalah bagian dari Indonesia sejak tahun 1969 lalu, yang diakui oleh semua pihak.
Analis Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, menyebut upaya-upaya yang dilakukan kelompok pendukung Papua merdeka, tidak akan dengan mudah mengubah fakta tersebut.
Penyerangan terhadap aparat dan masyarakat sipil oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, maupun penggalangan dukungan di sejumlah negara tetangga untuk Papua merdeka, tidak akan berdampak banyak terhadap keputusan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mengakui integrasi Papua ke Indonesia.
"Untuk merdeka tidak mudah, dan mereka juga tidak akan berhenti melakukan propaganda dan penggalangan dukungan," ujarnya saat ditemui wartawan di kantor LIPI, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2017).
Namun bukan berarti Papua tidak mungkin lepas dari pangkuan ibu pertiwi.
Baca: Kapolri Minta Penjelasan Bareskrim Tentang SPDP Pimpinan KPK
Jika permasalahan-permasalahan di Papua tidak juga kunjung diselesaikan pemerintah, dan kelompok-kelompok pendukung disintegrasi Papua bisa mendapat dukungan yang cukup, maka bisa saja pengakuan dari PBB terhadap Papua diubah.
Adriana Elisabeth menyebut permasalahan yang menyebabkan di Papua sampai saat ini masih terdapat kelompok pendukung disintegrasi, antara lain adalah masalah kesenjangan.
Menurutnya pemerintah selama ini sudah berupaya membangun Papua menjadi jauh lebih baik, tapi persoalannya pembangunan tersebut hanya fokus di infrastruktur.
"Kita selalu merasa sudah memberikan, itu benar. Lalu mereka tanya, memang kami minta itu kah," ujarnya.
"Mereka merasa sebagai bagian dari orang Indonesia, tidak merasa memiliki martabat yang sama, ada pengakuan, identitas, itu yang mereka minta," katanya.
Menyelesaikan permasalahan kesenjangan di Papua, tidak sama seperti menyelesaikan permasalahan serupa di tempat lain.
Menurutnya, pemerintah juga harus bertanya ke masyarakat, cara seperti apa yang ideal untuk membangun Papua, sehingga pembangunan tersebut diakui dan dirasakan juga oleh mereka.
Jika persoalan-persoalan tersebut tidak kunjung kelar, maka akan selalu ada sebagian masyarakat, yang mengekspresikan kekecewaannya melalui gagasan disintegrasi.
Kelompok-kelompok tersebut jika tidak ditangani dengan baik, akan terus meminta dukungan dari masyarakt internasional.
Jika persoalan di dalam negeri bisa diselesaikan dengan baik, mulai dari infrastruktur, transparansi hingga penegakan hukum.
Maka apapun acara yang digelar untuk penggalangan dukungan, hal itu tidak akan mempengaruhi rakyat Papua.