Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com,Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menginginkan adanya pengakuan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
Hal tersebut disampaikan Ketua AMP Frans Nawipa di kantor LBH Jakarta, Diponegoro, Jakarta Pusat, dalam pernyataan sikap atas eskalasi konflik di Timika.
Baca: Kasus Penyanderaan di Papua, Jusuf Kalla: Pemerintah Akan Tegas Apabila Persuasif Tidak Tercapai
Ia mengatakan kasus yang terjadi merupakan tindakan yang tidak terpisahkan dari perjuangan rakyat Papua untuk bisa mendapatkan pengakuan.
"Itu merupakan tindakan politik dalam mencapai pengakuan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat mampu dan membentuk secara administrasi pemerintahan dari Republik Indonesia," ujar Frans, Selasa (13/11/2017).
Baca: Fadli Zon Nilai Aksi Kelompok Bersenjata di Papua Sudah Mengarah Pada Tindakan Terorisme
Menurut Frans, konflik akan terus berlanjut sampai Indonesia dapat duduk bersama dalam perundingan.
"Jadi pernyataan mereka (TPN-PB) terakhir perang tidak akan berhenti sampai Indonesia duduk dalam perundingan."
"Semua rentetan perjuangan rakyat Papua jelas akan dilakukan secara damai bahkan dengan cara bersenjata," tegas Frans.
Baca: Surya Paloh Sebut Energi Bangsa Terbuang Percuma
Ia mengatakan sumber permasalahan yang berlarut-larut ini terjadi karena adanya konspiras politik ekonomi antara Indonesia, Belanda, dan Amerika pada Freeport.
"Kembali memproteksi permasalahan politik Papua, yang benar-benar dimanipulasikan oleh Indonesia, Belanda dan Amerika hanya untuk konspirasi ekonomi politik terutama Freeport ini yang jadi akar masalah," ujar Frans.
Baca: Soal Kolom Penghayat Kepercayaan dalam KTP, Kemendagri Masih Lakukan Pembahasan
Ia menegaskan apa dukungan untuk memerdekan diri dan mendapatkan pengakuan atas Papua juga telah didukung oleh dunia internasional.
Dunia internasional menurut Frans telah mengetahui kejahatan kemanusian yang berlangsung di Papua.
"Terutama soal kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua. Apalagi dilihat dalam pertemuan-pertemuan internasional, itu ada banyak negara, terutama negara regional kawasan pasifik, sedang mendesak kepada indonesia untuk melakukan kedaulatan politik," ujar Frans.