Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) mengomentari pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terkait Jokowi-JK yang meminta orang untuk mentersangkakan Setya Novanto.
Almanzo Bonara, anggota GMPG, menilai sikap Fahri sangat berlebihan. Ia menilai Fahri hanya membuat kegaduhan baru.
"Kami imbau supaya (Fahri) stop membuat kegaduhan-kegaduhan baru. KPK sudah bekerja melakukan pekerjaannya dengan baik. Bukti-bukti dari persidangan dan saksi-saksi pun sudah terlihat gamblang bahwa adanya keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi tersebut," ujar Almanzo melalui pesan singkat, Senin (13/11/2017).
Lebih lanjut, Almanzo mempertanyakan apa lagi yang harus dipersoalkan dari fakta itu. Baginya, justru opini-opini ini hanya akan membuat kegaduhan dan antipati publik.
"Biarkan proses hukum tetap berjalan, dan konsisten mengungkap otak pelaku korupsi E-KTP," imbuhnya.
GMPG pun menyarankan agar jangan lagi ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengadu domba lembaga-lembaga negara, hanya untuk mempertahankan koruptor Setya Novanto.
Almanzo mengaku kegaduhan ini seperti berusaha dimanfaatkan oleh pihak-pihak loyalis Setya Novanto untuk menyelamatkannya.
"Kemarin KPK dibenturkan dengan Polisi, lalu KPK dianggap memecah belah Indonesia. Sekarang Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang diisukan memerintah untuk mentersangkakan Setya Novanto. Besok apa lagi yang mau di adu oleh Fahri Hamzah dan loyalis Novanto itu?" tegas Almanzo.
Bagi GMPG jika Setya Novanto harus di tersangkakan, itu karena keterlibatan personal yang bersangkutan dalam kasus korupsi, bukan mau KPK atau maunya Pemerintah.
"Ya namanya koruptor ya harus ditangkap dong. Tidak bisa dibiarkan begitu saja, apalagi merugikan uang negara hingga triliunan rupiah, dan masyarakat pun menanti-nantikan hal tersebut," imbuhnya lagi.
GMPG berharap KPK segera menjemput paksa dan menahan Setya Novanto, agar tidak membuat polemik baru oleh oknum-oknum yang menginginkannya lolos dari jerat hukum.
KPK pun, kata Almanzo, sudah mengantongi bukti yang sangat kuat untuk menahan Ketua DPR RI itu, dan jika ia ditahan maka itu sah secara hukum.