News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Korupsi KTP Elektronik

Wasekjen Golkar: Desakan Munaslub Bakal Dibahas

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Setya Novanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, desakan digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, bakal dibahas.

Dorongan itu banyak muncul dari politisi senior partai berlambang pohon beringin itu mulai dari Akbar Tandjung, Ginandjar Kartasasmita, hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Ace mengatakan, desakan Munaslub dari para politisi senior itu harus dipertimbangkan dan dibahas.

Namun hingga saat ini pembahasan mengenai desakan itu masih belum dibawa dalam rapat khusus.

"Kita sendiri masih belum rapat secara khusus terkait dengan perkembangan mutakhir Partai Golkar dalam menyikapi peristiwa yang terjadi dengan Ketua Umum. Karenanya desakan agar atau seruan agar misalnya dari Pak JK ke lainnya ya memang harus dibicarakan, harus dibahas," kata Ace saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Baca: Pasukan Gabungan TNI dan Polri Lakukan Pembebasan Sandera di Mimika

Namun Anggota komisi II DPR ini menjelaskan, DPP Golkar tidak menutup kemungkinan akan membahas usulan-usulan tersebut.

Namun sampai hari ini partai berlambang pohon beringin itu belum memberikan putusan akhir terkait dengan pengadaan munaslub.

"Jadi menurut saya karena ini belum sikap resmi partai ya, ya memang harusnya dimungkinkan untuk dibahas dan itu tidak menutup kemungkinan untuk dibahas di internal partai," katanya.

Menurutnya, mekanisme pengadaan munaslub harus melihat pada tiga aspek perkembangan situasi terkini Novanto.

Pertama, kondisi Novanto paska kecelakaan. Kedua, proses hukum Novanto yaang sedang bergulir. Ketiga, imbauan dari beberapa pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Proses munaslub, kata Ace, juga harus dilaksanakan secara objektif.

"Jadi maksud saya sekarang kita melihat segi objektifnya bahwa ketua umum sedang mengalami peristiwa ini kan. Yang kedua saya mendapatkan informasi bahwa ketua umum sedang melakukan upaya hukum, begitu ya. Nah ini semua kan harus dilihat, harus dikaitkan gitu," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini