Pimpinan Komisi II DPR Desak Bawaslu Bikin MoU dengan TNI/Polri dan Kemendagri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masih ditemukannya oknum aparatur sipil ‎negara (ASN) da‎n TNI/Polri dalam kontestasi pemilihan umum baik Pileg maupun Pilpres membuat pengawas pemilu harus lebih tegas dalam bersikap.

Pasalnya, ASN dan TNI/Polri harus netral dan dilarang ter‎libat dalam proses kontestasi Pemilu.
‎
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy pun mendorong agar dilakukannya nota kesepahaman (MoU) antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan Kemendagri, Kemenpan RB, TNI dan Polri.

Baca: Berlangsung Alot, Rapat Pleno Partai Golkar Belum Hasilkan Keputusan

Hal itu, menurut Lukman Edy penting untuk dilakukan untuk memastikan tidak terlibatnya ASN serta TNI/Polri dalam pelaksanaan kontestasi demokrasi.

"‎Bawaslu kami dorong MoU dengan TNI/Polri dan juga ASN," kata Lukman Edy di Hotel Century, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

‎Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan, dengan adanya MoU antara Bawaslu dengan TNI/Polri dan ASN maka apabila ada oknum yang terlibat maka dapat ditindaklanjuti.

Selain itu, adanya nota kesepahaman itu sebagai upaya untuk menyelamatkan‎ proses demokrasi yang terjadi di Indonesia.

"Jadi Bawaslu jangan jadi macan ompong di tengah dugaan pelanggaran oknum TNI/Polri dan ASN," tandasnya.‎