News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Korupsi KTP Elektronik

Respon Luhut Soal Golkar Tunjuk Plt Pimpinan DPP

Editor: Ferdinand Waskita
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Koordinator Kemaritiman RI, Jend. TNI. Purn. Luhut Binsar Panjaitan silaturahmi dengan para awak media bertajuk Coffee Morning di Gedung BPPT, Jalan, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (26/3/2017). Dalam silaturahmi tersebut Mantan Kepala Staff Kepdesidenan itu membahas masalah pemulihan terumbu karang Raja Ampat, Papua. TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara mengenai penunjukan Plt pimpinan DPP Golkar.

Ia pun menangapi positif keputusan pengurus partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Saya kira ini sudah bagus bahwa Golkar sebagai partai yang matang, mereka melakukan proses pengambilan keputusan yang menurut saya cerdas dan menghargai proses hukum. Jadi kita tunggu saja. Jadi tak perlu banyak komentarin lah itu," katanya, Rabu (22/11/2017).

Diketahui, Golkar sepakat menujuk Sekretaris Jenderal Idrus Marham untuk menjabat Plt ketua umum Partai Golkar.

Idrus sendiri akan menjabat pelaksana tugas sampai gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto diputus.

Baca: KPK Tetap Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ganjar Pranowo

Penunjukkan Idrus diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Selasa (21/11/2017).

Apabila gugatan Novanto diterima dalam proses praperadilan, jabatan Plt berakhir dan Novanto kembali menjabat sebagai ketua umum.

Namun, apabila gugatan Novanto ditolak, plt bersama ketua harian melaksanakan rapat pleno untuk melakukan langkah selanjutnya, yakni meminta Novanto mengundurkan diri.

Kalau Novanto tidak bersedia mengundurkan diri, rapat pleno Golkar memutuskan penyelenggaraan munaslub.

Baca: Pedagang Datangi Balai Kota Minta Izin Berjualan di Trotoar, Ini Jawaban Anies

Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik oleh KPK.

Novanto bersama sejumlah pihak diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Ia juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saat menjabat ketua Fraksi Partai Golkar.

Akibat perbuatannya bersama sejumlah pihak tersebut, negara diduga dirugikan Rp 2,3 triliun pada proyek Rp 5,9 triliun tersebut. (AGIE PERMADI)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Golkar Tunjuk Plt Pimpinan DPP, Luhut Sebut Keputusan Cerdas

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini