Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi senior Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari menilai, pembenahan Partai Golkar harus dilakukan lewat cara revolusi besar-besaran.
Sebab, kasus hukum yang dialami Ketua Umum Setya Novanto, menurut Hajriyanto, sejatinya telah merusak kelembagaan partai.
Karena itu, syarat utama pengganti Novanto harus sosok yang tidak pernah memiliki jejak masalah pada masa lalu, utamanya terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Sosok yang menjabat Ketua DPR harus bersih dari masalah korupsi. Walaupun hanya berstatus saksi (kasus korupsi), sebaiknya dicari orang yang benar-benar bersih,” kata Hajriyanto dilansir Kompas.com, Senin (27/11/2017).
Dari beberapa nama yang muncul saat ini, Hajriyanto menilai, Sekretaris Fraksi Golkar DPR Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai kandidat yang paling layak menjadi ketua DPR.
“Hanya Agus yang sepanjang kariernya di DPR belum pernah bersentuhan dengan masalah hukum, terutama dengan KPK,” tutur Hajriyanto.
Hajriyanto mengatakan, pembenahan di internal Golkar tidak hanya bisa dilakukan dengan hanya mengganti ketua umum.
Sebab, Golkar saat ini seperti dikuasai oleh rezim. Alhasil, jika hanya Novanto digantikan, maka Hajriyanto pesimistis Golkar bisa berubah.
"Jadi harus dibersihkan rezim yang ada saat ini," ujarnya.
Bahkan, mantan Wakil Ketua MPR itu mencontohkan, pembenahan di internal partai beringin perlu seperti turun mesin.
“Golkar perlu overhaul agar bisa berbenah dan memperbaiki internal partai,” kata dia.
Wacana menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar mencuat setelah Novanto ditahan KPK.
Novanto kembali dijerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Namun, DPP Golkar tetap mempertahankan Novanto sebagai Ketua Umum hingga ada putusan praperadilan.