Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seluruh elemen Golkar diingatkan agar tak menyeret Presiden Joko Widodo ke dalam persoalan internal partai pimpinan Setya Novanto itu.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Umum Depinas Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Erwin Ricardo Silalahi dalam keterangan tertulis, Minggu (3/12/2017).
Menurutnya, Golkar seharusnya mengawal Presiden Jokowi agar fokus menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.
Pernyataan Erwin tersebut sebagai respons atas manuver sejumlah elite Golkar yang terus menarik-narik Jokowi agar terlibat dalam persoalan internal partai berlambang beringin itu.
Baca: Begini Kronologi Penyelundupan 797 Vodka yang Dibawa Pesawat Hercules Terbongkar
Padahal, Golkar punya mekanisme internal yang mapan untuk menyelesaikan persoalan.
"Sebagai partai yang telah matang dalam sistem kepartaian, semestinya Partai Golkar dapat menyelesaikan permasalahan internalnya sendiri, tanpa mesti melibatkan lembaga kepresidenan. Sebagai mitra politik pendukung pemerintahan Jokowi-JK, semestinya Partai Golkar berada di garda depan untuk mengawal kehormatan posisi lembaga kepresidenan," ujar Erwin.
Lebih lanjut, Erwin menegaskan, setiap kader partai Golkar secara etika dan moral organisasi berkewajiban menjunjung tinggi anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).
Karena itu, kader Golkar juga harus juga berani mengkritik manuver siapa pun yang berdampak negatif atas pertumbuhan dan pelembagaan demokrasi di internal partai pemenang Pemilu 2004 tersebut.
Baca: Tidak Hadiri Reuni Akbar Alumni 212, Sandiaga Mengaku Belum Dapat Restu Gerindra
"Jadi, ini bukan soal siapa yang mendukung siapa, tetapi lebih merupakan ikhtiar mengawal mekanisme kelembagaan Partai Golkar," tegas Wasekjen Golkar itu.
Erwin juga mengkritik pihak yang berupaya mendorong Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Novanto dari kursi ketua umum.
Sebab, munaslub tetap harus mengacu AD/ART.
Merujuk Pasal 32 ayat 3 huruf a AD/ART Golkar maka munaslub adalah musyawarah nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dewan pimpinan daerah provinsi (DPD I).
Namun, kata Erwin, ada syarat lainnya untuk memuluskan munaslub setelah adanya dukungan dari 2/3 DPD I Golkar, yakni persetujuan rapat pleno DPP.
Menurutnya, permintaan untuk menggelar munaslub harus terlebih dahulu dibahas dalam Rapat Pleno DPP.
“Karena DPP merupakan badan pelaksana tertinggi partai yang bersifat kolektif,” tegasnya.
Selain itu, hasil rapat pleno DPP juga harus dibahas lagi melalui forum lainnya di bawah munas.
Yakni rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang melibatkan DPP dan seluruh DPD I.
Karena itu Erwin mengimbau semua pihak menahan diri dengan menghormati hasil Rapat Pleno DPP Golkar pada 21 November 2017.
Sebab, hasil pleno DPP sudah memutuskan pelaksanaan munaslub akan menunggu putusan sidang praperadilan Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sampai hari ini saja praperadilan batal digelar dan harus ditunda gara-gara KPK tidak mau hadir di ruang sidang. Bagaimana mungkin kita sudah bertindak terburu-buru untuk menyelenggarakan munaslub?" tuturnya.