Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Presiden Joko Widodo, dalam kunjungan kerjanya ke Bandung, Senin (4/12/2017), menyempatkan diri untuk meninjau pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di sana.
Bertempat di kantor lapangan pembangunan kolam retensi Cieunteung Baleendah, Presiden langsung berkoordinasi dengan jajaran terkait untuk mencari solusi penanganan banjir di wilayah Bandung Selatan.
Baca: Ketika Jokowi Berpantun Dengan Bahasa Sunda Saat Resmikan Tol Soroja
"Tiga kawasan yang ada di sini, kawasan Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang ini sudah berpuluh-puluh tahun memang berada pada posisi rendah sehingga setiap tahunnya banjir. Saya tadi dapat informasi dalam setahun bisa 10-15 kali kebanjiran," ucap Presiden.
Untuk mengatasi hal tersebut agar tak terus berulang, pemerintah bersama jajaran terkait membangun kolam retensi sebagai langkah awal.
Baca: Rotasi Jabatan Panglima TNI Berjalan Dengan Penunjukan Hadi Tjahjanto
Setelahnya, pemerintah juga akan membangun terowongan air untuk menampung debit air hujan yang tinggi untuk diikuti dengan normalisasi empat anak sungai.
"Solusinya dibuat kolam retensi. Kemudian nanti tahun depan, kontraknya sudah, dibuat terowongan air. Itu saya kira akan mengurangi banyak sekali banjir yang ada di Bandung ini," kata Presiden.
Baca: Ini Surat Presiden Jokowi Minta Marsekal Hadi Tjahjanto Disetujui DPR Jadi Panglima TNI
Pembangunan kolam retensi tersebut diharapkan dapat diselesaikan pada 2018 mendatang.
Presiden juga memastikan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi secara terpadu untuk mengatasi masalah ini.
"Tapi yang paling penting memang penanganan secara terpadu dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dari hulu sampai hilir untuk DAS Citarum. Ini yang akan kita rapatkan terus," ucap Presiden.
Saat ini, penanganan daerah aliran sungai (DAS) Citarum ditangani secara bersamaan sebagai prioritas antara lain dengan DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.