Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah memilih Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.
Nama Hadi diketahui juga sudah diserahkan kepada DPR dan menjalani uji kepatutan dan kelayakan.
Kini Hadi Tjahjanto pun sudah diputuskan Komisi I DPR RI lolos uji kelayakan dan kepatutan dan tinggal disetujui dalam paripurna DPR RI untuk kemudian diserahkan kembali kepada presiden untuk dilantik sebagai Panglima TNI.
Baca: Syahrul Yasin Limpo Belum Dengar Kabar Novanto Mundur
Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA (Pusdikham Uhamka), Maneger Nasution, memberikan tanggapannya terkait pemilihan calon tunggal Panglima TNI itu.
Maneger berharap Presiden Jokowi melibatkan beberapa lembaga negara dalam menentukan pengganti Gatot Nurmantyo.
Baca: Kapolri Optimis Hubungan TNI-Polri Semakin Baik Dengan Terpilihnya Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI
"Semoga Presiden Joko Widodo sudah dengan rendah hati melibatkan sedari awal beberapa lembaga negara seperti KPK, PPATK dan Komnas HAM sebelum calon tersebut diajukan ke DPR," ujar Maneger, melalui pesan singkat, Rabu (6/12/2017).
Menurut Maneger, pelibatan lembaga negara penting untuk melacak rekam jejak calon Panglima TNI.
Baca: Komisi I DPR Setuju Pemberhentian Gatot Nurmantyo Sebagai Panglima TNI
"Calon juga harus memenuhi persyaratan prestasi, rekam jejak baik, bebas dan antikorupsi, serta clear dan clean soal HAM, serta berakhlak mulia," kata Maneger.
Meskipun tidak ada calon alternatif karena yang diajukan tunggal, Maneger menilai publik tetap berharap calon baru Panglima TNI harus memenuhi persyaratan integritas, profesionalitas, dan harus clear dan clean soal hak asasi manusia (HAM).
"Publik tetap melihat kriteria itu sebagai suatu keharusan, meski tak ada calon alternatif lain," katanya.