Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti senior CSIS, J Kristiadi menilai langkah Presiden Joko Widodo mengganti Panglima TNI jelang pelaksanaan Pilkada Serentak sudah tepat.
Apalagi ada berbagai pendapat dari pengamat maupun anggota DPR yang menilai Jenderal Gatot Nurmantyo lebih banyak melakukan kegiatan politik dengan datang ke Munas Partai.
Baca: Menteri Pertanian Gandeng KPK Cari Solusi Soal Lahan Bagi Petani Sawit
"Ada urgensi kalau memang tak segera dibenahi, dikhawatirkan dekat dengan Pemilu serentak dan Pilkada serentak. Bisa cumbuan politik kekuasaan itu bisa semakin terjadi," kata Kristiadi di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Baca: Jaksa KPK Puji Sikap Terus Terang Andi Narogong Soal Kasus e-KTP
Menurut Kristiadi, pergantian Panglima TNI juga dapat menepis pemikiran publik bahwa ada kegiatan politik yang diduga dilakukan Gatot.
Baca: Pengamat: Jangan Sampai Ada Conflict of Interest Antara Hakim MK Dengan DPR
Ditegaskannya, bahwa TNI, PNS sudah jelas di dalam UU tidak boleh berpolitik.
"Padahal sangat keras sekali UU TNI melarang TNI untuk berpolitik praktis," katanya.