Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji menilai pendanaan partai masih menjadi persoalan tersendiri bagi parpol.
Pasalnya, dana yang disediakan pemerintah tidak cukup untuk mendanai keseluruhan operasional partai.
Menurut Sarmuji, angka Rp 108 per suara dinilainya jauh dari kata cukup untuk partainya dalam memenuhi segala biaya operasional.
Menurutnya, dari 14 jutaan suara Golkar jika dikalikan Rp 108 maka hanya terkumpul dana sekitar Rp 1,5 miliar.
"(Rp 1,5 miliar) itu kalau mau dihitung untuk nyalakan lampu DPP satu tahun tidak cukup," kata Sarmuji dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (8/12/2017).
Yang menambah dilema partai, kata Sarmuji adalah tidak diperbolehkannya untuk menjalani sebuah bisnis.
Namun, jika operasional ditanggung oleh negara akan membutuhkan dana yang sangat besar dan hal itu tentu akan menimbulkan protes dari masyarakat.
Baca: Niat Ade Ginanjar Gaet Sekda Garut Maju di Pilkada Belum Terealisasi
"Kita mau cari uang dengan buat institusi bisnis tidak boleh. Artinya tidak bisa uang masuk dari bisnis," ujarnya.
Dan pada akhirnya, lanjut Sarmuji, ada dua cara yang dilakukan partai dalam mencari dana untuk biayai operasional.
Pertama adalah mencari dana melalui lubang-lubang hitam yakni melakukan korupsi baik dilakukan individual atau kelompok.
"Kedua, parpol disokong dana para pemodal," tuturnya.
Masih kata Sarmuji, yang menambah dilema adalah dana yang digelontorkan untuk parpol selalu lebih kecil dari penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU.
Menurutnya, jika diibaratkan sebuah pertandingan sepakbola, KPU adalah wasitnya dan parpol pemainnya.
"Tapi wasitnya dapat bayaran lebih besar dibanding pemainnya," tandasnya.