Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) pendiri Partai Golkar mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai berlambang pohon beringin itu untuk segera melaksanakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di bulan Desember 2017 ini.
Ketiga ormas itu adalah Ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 Agung Laksono, Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ade Komarudin, dan Ketua Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Roem Kono.
Mereka mendesak DPP Partai Golkar untuk melaksanakan Munaslub paling lambat tanggal 20 Desember 2017 mendatang.
“Hingga kini kita belum mendengar berita akan diadakannya rapat pleno Munaslub sehingga kami bertiga mendesak diadakan Munaslub pada bulan ini dan kami minta paling lambat tanggal 20 Desember 2017. Dan itu sudah sesuai aturan karena lebih dari 2/3 dewan pimpinan daerah (DPD) dan sebagian besar ormas menyatakan hal yang sama.”
“Kami mendorong secepat mungkin agar degradasi elektabilitas Partai Golkar karena masalah yang dihadapi Pak Setya Novanto segera diakhiri. Selain itu tahun depan sudah penuh dengan agenda politik mulai tanggal 8-10 Januari 2018 untuk mendaftar Pilkada dan 2019 sudah dilaksanakan Pilpres serta Pileg,” ujar Agung Laksono dalam konferensi pers di kediamannya di Jalan Cipinang Cempedak II No 23, Jakarta Timur, Minggu (10/12/2017).
Baca: Makin Molor Munaslub Golkar Digelar, Negara Makin Rugi
Ketiganya juga mengusulkan Menteri Perindustrian RI yaitu Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.
Menurut ketiganya hampir semua DPD Partai Golkar telah menyatakan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk menggantikan Setya Novanto.
“Setiap pemimpin ada pemimpinnya, begitu juga sebaliknya dan bagi kami Airlangga Hartarto lah yang dapat membawa Partai Golkar keluar dari turbulensi ini. Kami ingin memadukan latar belakang pendidikan, kemampuan, dan kompetensi dengan kepemimpinan yang berkarakter,” jelas Agung Laksono.
Sementara Ketua MKGR Roem Kono belum mau menanggapi surat dari Setya Novanto yang mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI dan menunjuk Azis Syamsudin sebagai penggantinya.
“Saya belum dengar soal itu, tapi kami mendesak keputusan itu dikeluarkan setelah Partai Golkar memiliki kepemimpinan yang memiliki legitimasi setelah Munaslub dan bukan keputusan dari pelaksana tugas,” kata Roem Kono.