Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga kajian kebijakan independen, PARA Syndicate menilai pemerintah masih lemah dalam memaksimalkan penegakan hukum di tanah air.
Pengamat PARA Syndicate, Jusuf Suroso mengatakan, berbagai program prioritas mulai menggeliat hasilnya khususnya pembangunan fisik pada infrastruktur.
Baca: Jokowi Akan Kecipratan Efek Negatif Jika Biarkan Airlangga Rangkap Jabatan Sebagai Menteri
Tetapi sayang keberhasilan tersebut belum diikuti bidang lainnya seperti menjamin adanya kepastian hukum warganya.
"Negara lamban dan terkesan kurang tegas setiap kali menghadapi ragam persoalan hukum warganya," ucap Jusuf, Jakarta, Jumat (13/12/2017).
Baca: Mundur Tidaknya Airlangga Dari Jabatan Menteri Tergantung Restu Jokowi
Menurut Jusuf, hingga jelang akhir tahun ini beberapa kasus hukum masih menggantung, seperti persoalan penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, kasus Kamisan di depan istana, hingga masalah pelanggaran HAM masa lalu.
Baca: Pembebasan Lahan Baru 22 Persen, Jokowi Berharap Pertengahan 2019 Waduk Ciawi Selesai
"Dengan begitu, maka pada akhirnya perwujudan Indonesia sebagai negara hukum masih jauh panggang dari api," tutur Jusuf.
Jusuf berharap, ke depan penegakan hukum tidak ragu-ragu dalam menegakkan hukum terhdap pelaku yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.