Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Dewan Kehormatan Golkar Priyo Budi Santoso mengkritik rapat pleno Golkar yang secara aklamasi memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar pada Rabu lalu, (13/12/2017).
Pasalnya memilih ketua Umum melalui rapat Pleno sangatlah tidak lazim.
Menurut Priyo pergantian ketua umum di tengah jalan hanya bisa dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa ( Munaslub) .
"Sebagai orang yang lama berkecimpung di jenjang partai, Saya terperanjat: rapat pleno DPP sudah putuskan penggantian Ketua Umum dan tinggal pengesahan di Rapimnas dan Munaslub dengan calon tunggal, satu-satunya," kata Priyo di kompleks Parlemen,s Senayan, Jakarta, Jumat, (15/12/2017).
Menurut Priyo rapat pleno DPP Golkar hanya berhak mengusulkan pergantian (PAW)pengurus, tidak untuk ketua.
Priyo khawatir apabila pergantian Ketua Umum melalui mekanisme rapat pleno tetap dilanjutkan akan memicu untuk melakukan delegetimasi tehadap Airlangga Hartarto.
Baca: PGI Menduga Ada Potensi Politisasi Agama dalam Perayaan Natal di Monas
"Saya anjurkan Golkar tetap pertahankan mekanisme demokratis, berkompetisi secara sehat, buka pintu lebar-lebara siapapun figur yang ingin maju, perlakukan semuanya dengan adil dan fair, tidak perlu ada penghalangan atau cara-cara berlebihan yang itu bisa berakibat fatal dan berisiko," katanya.
Oleh karena itu Priyo meminta panitia Munaslub untuk membuka pintu bagi kader Golkar untuk maju menjadi calon Ketua Umum.
Sehingga agenda Munaslub nantinya bukan mengesahkan Airlangga Hartarto sebagai calon tunggal karena menyalahi mekanisme partai.
"Biarkan dengan bebas dan merdeka semua DPD 2, DPD 1, dan organisasi-organisasi pusat Se Indonesia memilih Ketua Umumnya yang baru. Pak Airlangga, Bu Titik Suharto, Pak Aziz, atau Priyo Budi Santoso atau siapapun yang maju, beri kesempatan yang sama," katanya.