Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Alumni 212 akan ikut aksi bela Palestina pada Minggu (17/12/2017) besok yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Aksi dihelat di Monas, Jakarta Pusat. Massa yang ikut berasal dari Jabodetabek.
Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif mengatakan, alumni 212 akan turut serta berpartisipasi bersama MUI. Massa dari alumni 212 yang turut ke Monas hanya yang berasal dari wilayah Jabotabek saja.
Massa alumni 212 itu akan langsung menuju ke kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat pada pagi hari untuk bergabung bersama teman-teman massa lainnya yang melakukan aksi bela Palestina itu.
"Dari Jabodetabek insya Allah merapat ribuan, jadi langsung ke Monas pukul 06.00 WIB," ujar Slamet.
Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bachtiar Nasir mengatakan aksi bela Palestina diprediksi akan dihadiri minimal oleh dua juta peserta.
Baca: BMKG Cabut Peringatan Tsunami Gempa Tasikmalaya
Bahkan Bahtiar Nasir yang juga merupakan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI meyakini, massa yang datang untuk membela kedaulatan Palestina pada hari Minggu ini, jumlahnya akan lebih besar dari massa yang hadir di aksi Bela Islam 212 yang digagas GNPF MUI pada 2 Desember 2016 lalu di Monas.
"Insya Allah masa yang datang akan lebih besar," ujarnya.
Aksi bela Palestina yang digelar di Monas, adalah aksi yang digagas oleh MUI, dan akan didukung oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.
Aksi tersebut adalah tanggapan umat Islam di Indonesia atas pernyataan Presiden AS, yang mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan siap memindahkan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Dalam rapat terkait aksi Bela Palestina yang digelar di kantor MUI, Bachtiar Nasir menyebut aksi Bela Palestina adalah momentum baik yang akan menyatukan kembali seluruh umat Islam, melalui aksi 212 terkesan umat Islam terpecah pecah.
Ia mengaku senang justru yang mengambil inisiatif untuk membela Palestina, adalah MUI.
Baca: Jasad Made Asa Ditemukan Menempel di Pohon Kelapa
"Saya sangat bangga dan bahagia, MUI jadi lokomotif umat, pemersatu," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, ia juga mengimbau panitia untuk sama-sama mengantisipasi, agar aksi yang digagas oleh MUI pada hari Minggu ini, tidak disusupi oleh kelompok-kelompok yang punya kepentingan lain dan akan mengambil aksi-aksi yang justru akan merugikan umat Islam.
Bachtiar Nasir juga mengimbau agar aksi tersebut tidak disusupi kepentingan politik tertentu.
Pemerintah Setuju
Sikap pemerintah soal Palestina sudah jelas menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, yakni mendukung kemerdekaan negara yang tengah dijajah Israel tersebut.
Pemerintah juga mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Oleh karena itu menurutnya Aksi bela Palestina yang digagas Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang rencananya akan digelar di Monas, Jakarta Pusat, pada hari Minggu (17/12/2017) sejalan dengan sikap pemerintah.
Menurutnya pemerintah tidak berkeberatan atas aksi tersebut.
Baca: Gempa 6,9 SR Sebabkan Dua Warga Meninggal, Ratusan Rumah Rusak
"Demonstrasi yang dilakukan kan juga mendukung kebijakan pemerintah Indonesia," ujarnya.
Ia mempersilakan siapapun yang peduli terhadap penderitaan bangsa Palestina, untuk hadir di Monas.
Wiranto menyebut masyarakat berhak menyampaikan pendapatnya di muka umum, dan pemerintah mengakomodir hal tersebut.
Namun yang perlu diingat, aksi penyampaian pendapat itu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum.
"Pemerintah Indonesia memberikan kebebasan kepada warga negara untuk melaksanakan demonstrasi, selama demonstrasi itu tidak merusak, masih ikut aturan, tidak ada masalah," katanya.
Namun menurutnya aksi tersebut idealnya digelar dengan jumlah massa yang secukupnya, namun pesan yang diusung bisa tersampaikan dengan baik.
Ia khawatir jika jumlah massa terlalu banyak, maka akan ada kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan penyusupan.
"Sebab kalau banyak massa, itu kalau kesusupan yang niatnya buruk, kan jadi masalah," katanya.
"Pengalaman saya yang lalu lalu kan juga banyak menghadapi demonstrasi," ujarnya.
Polisi Bantu
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, pihak kepolisian akan memfasilitasi pertemuan antara MUI dengan Kedubes AS.
Baca: Sang Ibu Tak Punya Firasat Kematian Nindy Tapi Mimpi Anak Pertamanya Jadi Kenyataan
"Ada perwakilan 10 orang, kita mediasi," ujar Argo.
Mereka adalah KH Marsudi Syuhud, ustaz M Zaitun Rasmin, Ustaz Misbahul Ulum, Amirsyah Tambunan, Imam, Ustaz Bachtiar Nasir dan tokoh lainnya.
Mereka akan menyampaikan sikap secara tertulis atas kebijakan Presiden Donald Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember dan memulai proses pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
"Nanti ada dari Kedutaan sana (Kedubes AS untuk Indonesia), ada perwakilan dari sana," ujar Argo.
Sementara itu Menteri Agama (Menag) RI Lukman Hakim Syaifuddin menyatakan keinginannya untuk ikut hadir dalam aksi dukung Palestina yang diadakan GNPF MUI.
"Saat ditanya soal itu saya coba balik bertanya apakah seorang menteri yang notabene sebagai pembantu presiden layak untuk ikut dalam ak
Baca: Pengacara Setya Novanto Konfirmasi ke KPK terkait Hilangnya Nama Ganjar, Yasonna dan Olly
si unjuk rasa. Tapi sebenarnya saya ingin sekali ikut dalam acara itu, bukan dalam kapasitas untuk menjelaskan posisi Indonesia, tetapi ikut berdoa bersama agar penderitaan rakyat Palestina segera berakhir," ujarnya.
Menurutnya pemerintah, apakah itu Kementerian Agama ataupun Presiden tidak perlu lagi menjelaskan posisi Indonesia yang mengecam pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Karena Presiden Joko Widodo sudah menunjukkan antusiasnya untuk turut hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerjasama Negara negara Islam (OKI) pada tanggal 13 Desember 2017 kemarin.
"Posisi Indonesia sudah diwakilkan Presiden Jokowi yang turut hadir dalam KTT OKI di Istanbul, Turki dengan menyampaikan lima poin sikap Indonesia terhadap pernyataan Presiden AS. Saya juga tahu betul Presiden harus membatalkan beberapa acara demi hadir di KTT OKI tersebut sebagai bentuk sikap Indonesia yang mengecam pernyataan Trump," tegasnya.
Namun Lukman belum bisa memastikan kehadirannya dalam aksi dukung Palestina, begitu pun dengan kehadiran Presiden.
"Saya juga belum tahu apakah Presiden akan hadir," ungkapnya. (nis/rek/zal/wly)