Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono mengatakan, banyak dinamika yang terjadi dalam musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Golkar soal masa bakti jabatan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum.
"Namanya munaslub ya munaslub. Kami mendukung dan mengusung memilih AH (Airlangga Hartarto) sebagai Ketum Golkar Periode 2017-2019," kata Wisnu kepada wartawan di JCC Senayan, Selasa (19/12/2017).
Menurutnya, munaslub digelar untuk melanjutkan masa jabatan periode yang tersisa dua tahun lagi. Sebab, Airlangga dipilih jadi ketua umum melanjutkan masa bakti Setya Novanto yakni 2014-2019.
"Iya dong (hanya sampai 2019). Kan munaslub melanjutkan periode yang sisa, kita kan ikut aturan saja. Nanti ada perkembangan lain (2017-2022) ya kita bicarakan dalam rapimnas, tapi yang namanya munaslub ya melanjutkan sisa periode hasil Munas 2016," katanya.
Wisnu mengatakan beberapa DPD yang konsisten supaya Airlangga memimpin hanya sampai 2019 antara lain Papua, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara, yang lain ada yang ingin Airlangga menjabat sampai tahun 2022.
"Sultra bersayap, Bali agak-agak bersayap, Jabar (Jawa Barat) gak nyebut periode, malah Jabar dia tidak enak kan Dedi Mulyadi lagi ada nunggu rekomendasi (bakal calon Gubernur Jabar), terus Kepri bersayap. Kit mah enggak, konsisten definisi saja," katanya.
Ditempat yang sama, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengatakan dari struktur selama ini yang dilakukan DPP Golkar mulai rapat pleno, rapimnas (rapat pimpinan nasional), strukturnya adalah pergantian melanjutkan masa jabatan yang lalu samai 2019.
"Tentu munas sebagai pengambil keputusan tertinggi saja, dan perubahan usulan baik dari DPP maupun rapimnas. Jadi, kalau itu kita lakukan masa bisa lakukan untuk mengubahnya sampai 2020, 2021 dan 2022. Jadi lima tahun, tapi struktur seperti itu," kata Ical.
Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menjelaskan hasil kesepakatan rapat pleno DPP Golkar pada 17 Desember memutuskan agenda tunggal dari munaslub adalah memilih, menetapkan dan mengukuhkan Airlangga sebagai ketua umum melanjutkan masa bakti 2014 sampai 2019.
"Didalam rapimnas kemarin juga sudah ditetapkan satu keputusan penting bahwa menetapkan hasil rapat pleno DPP PG tanggal 17 Desember yang lalu," kata Idrus.
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan berdasarkan aturan AD/ART Partai Golkar Pasal 9 disebutkan pengisian jabatan lowong itu baik yang dilakukan munas semua tingkatan hanya melanjutkan periodesasi.
"Itu aturan bukan kehendak orang, periodesasi hanya melanjutkan," kata Nurdin.
Jadi, kata dia, tidak mungkin sekali munaslub yang digelar sekarang itu menunjuk Airlangga sebagai ketua umum sampai 2022. Karena, kalau ingin munas 5 taun itu perlu persiapan yang cukup dan matang, kemudian memberikan ruang yang luas pada kader untuk menjadi ketua umum.
"Tak mungkin gelar munas 5 tahunan dengan persiapan munas singkat ini. Kader yang mau maju tak ada waktu sosialisasi mau maju dan sebagainya," katanya.