Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meluncurkan Indeks Persepsi Publik Indonesia Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (IPP APUPPT) Indonesia tahun 2017.
Untuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), PPATK mencatat persepsi publik terhadap efektivitas kinerja pencegahan dan pemberantasan pencucian uang mengalami kenaikan.
Tim Ahli Survei IPP APUPPT 2017 dari Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, Badan Pusat Statistik, mengumumkan indeks Persepsi Publik naik dari 5,52 poin pada tahun 2016 menjadi 5,57 poin pada 2017.
Indeks persepsi publik ini didapat dari hasil survei yang dilakukan PPATK bersama dengan sejumlah tim ahli dan akademisi.
Sedangkan untuk teknis survei, PPATK melibatkan PT Surveyor Indonesia untuk menyusun IPP APUPPT 2017 kali ini.
Baca: Kuasa Hukum Kebut Eksepsi Setya Novanto
Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin, mengatakan peluncuran IPP APUPPTK 2017 ini merupakan gambaran dari apa yang selama ini dilakukan pemerintah memberantas tindak pidana pencucian uang dan terorisme.
"Ini sebagai evaluasi diri. Ini merupakan bagian penting dari suksesnya penerapan rezim antipencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia," tuturnya dalam acara di Kantor PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).
Dia menjelaskan, IPP APUPPT adalah visualisasi dari yang dikerjakan PPATK dalam memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Melalui penyampaian indeks itu, pihaknya bermaksud self-evaluation secara berkala terhadap pencapaian yang dihasilkan dalam penerapan anti TPPU yang lebih baik.
Dia berharap masyarakat Indonesia dapat mengerti iklim pengawasan dan penegakan hukum yang terus mengalami dinamika.
"Hasil penilaian persepsi ini sekaligus menjadi petunjuk mengenai penanganan, pengawasan TPPU di Indonesia," kata dia.
Sebagai upaya mendeteksi arus pendanaan terorisme, PPATK menggandeng industri keuangan, seperti dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Upaya kerjasama itu dilakukan, karena yang mengeluarkan kebijakan terkait transaksi itudari Bank Indonesia dan OJK. Sehingga, PPATK menunggu laporan transaksi dari kedua institusi tersebut.