Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tanggal 20 Oktober 2017 duet Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Joko Widodo-Jusuf Kalla resmi memerintah selama tiga tahun sejak 2014.
Di sekitar tanggal 20 Oktober 2017 itu, baik sebelum maupun sesudahnya, beberapa lembaga survei berlomba untuk memberi penilaian kepada pemerintahan Jokowi-JK dan Kabinet Kerja-nya.
Survei-survei tersebut dilakukan menjelang tiga tahun masa pemerintahan Jokowi-JK hingga akhir tahun 2017 ini.
Dari semua lembaga yang melakukan survei, bisa dikatakan seluruhnya mengatakan bahwa masyarakat puas dengan kinerja Jokowi-JK.
Baca: Sederet Aksi Anies-Sandi Penuhi Janji Perbaiki Wajah DKI Jakarta
Dimulai dari lembaga Centre for Strategic and International Study (CSIS) menyebut 68,3 persen publik puas atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK.
“Itu lebih tinggi dari pencapaian tahun 2015 yang hanya 50,6 persen dan tahun 2016 dengan 66,5 persen. Salah satu faktor penyebab meningkatnya kepercayaan publik lantaran fokus Jokowi-JK dalam pembangunan dan infrastruktur terutama di bidang kemaritiman,” ujar Direktur Eksekutif CSIS Philip J Vermonte pada tanggal 12 September 2017 lalu.
Angka survei yang identik juga dicatatkan oleh lembaga Indikator Politik Indonesia dengan menyebut 68,3 persen masyarakat puas terhadap kinerja Jokowi-JK.
Baca: Sepeda Hadiah Jokowi Jadi Trend 2017, Mulai Santri Sampai Raisa
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin MT menjelaskan bahwa angka tersebut masih bisa dibagi lagi.
“Sebanyak 7,95 persen sangat puas dengan kinerja Jokowi-JK, 60,39 persen puas, dan 29,5 persen merasa tidak puas. Hal itu dipertegas dengan data bahwa masyarakat mengakui kemampuan Jokowi-JK dalam memimpin Indonesia sebanyak 72,6 persen, 22,6 persen tidak setuju, dan 4,8 persen tidak menjawab,” ungkap Burhanuddin dalam diskusi bertajuk “Evaluasi Tiga Tahun Jokowi-JK dan Efek Elektoralnya” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat tanggal 11 Oktober 2017 lalu.
Lagi-lagi Burhanuddin juga menegaskan bahwa angka itu didapatkan Jokowi setelah bekerja keras melakukan pembangunan jalan-jalan, membangun jalan tol di luar Pulau Jawa, prmbangunan transportasi umum, membuat layanan kesehatan dapat dijangkau masyarakat umum, dan lain-lain.
Sementara lembaga survei Populi Centre mencatat hasil 62 persen masyarakat puas dengan kinerja Jokowi-JK pada periode 19-26 Oktober 2017 lalu.
Hasil survei itu juga diperinci dengan data 30,3 persen masyarakat yang merasa kurang puas dengan kinerja Jokowi-JK serta 4,8 manjawab secara tegas tidak puas.
Direktur Populi Centre Usep S Ahyar mengatakan bahwa topik pembangunan lagi-lagi mewarnai kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-JK.
“Detailnya 77,5 persen responden setuju pembangunan jalan tol Lintas Sumatera, 73,6 persen setuju dengan pembangunan rel kereta di Pulau Sulawesi, dan 75,8 persen responden setuju pembangunan jalan Trans Papua. Kepuasan terhadap kinerja Jokowi-JK ini terasa baik di dalam maupun luar Jawa.”
“Sebanyak 62,3 persen responden di Jawa puas dengan kinerja pemerintah dan 61,7 persen responden di luar Pulau Jawa menyatakan hal yang sama. Data tersebut menegaskan kinerja pemerintah mulai dirasakan di seluruh Indonesia,” tegas Usep saat ditemui di Jakarta tanggal 2 November 2017 lalu.
Di tanggal 26 November 2017 lembaga Poltracking Indonesia juga mengeluarkan hasil survei di mana elektabilitas Jokowi menembus angka 68 persen.
Dan yang paling dahsyat tanggal 18 Desember 2017 lalu lembaga PolMark Indonesia mencatat angka kepuasan masyarakat terhadap Jokowi-JK mencapai angka 75,8 persen.
“Sementara yang tidak puas 20 persen dan yang tidak menjawab 4,2 persen. Dan kinerja di bidang pembangunan infrastruktur menjadi pemicu kepuasan publik yang tinggi terhadap duet Jokowi-JK, di mana 51,8 persen masyarakat mengakui adanya percepatan di bidang tersebut,” tegas CEO PolMark Research Centre, Eep Saifullah Fatah.
Jokowi Versus Prabowo
Hasil survei-survei yang dilakukan tersebut juga turut mengikutsertakan elektabilitas sosok Jokowi jelang Pilpres 2019.
Survei dalam sisi elektabilitas semakin gencar dilakukan mengingat dalam dua tahun ke depan Indonesia akan disibukkan dengan agenda-agenda politik yaitu Pilkada serentak 2018, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden di 2019.
Dan dari semua survei yang dilakukan mempertemukan kembali dua sosok yang bertarung pada Pemilu 2014 lalu yaitu Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Elektabilitas keduanya dalam survei-survei yang dilakukan memang jauh mengungguli sosok-sosok lainnya seperti Agus Harimurti Yudhoyono, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Ridwan Kamil, dan lain sebagainya.
Pada September 2017 lalu lembaga Saiful Mujani Research and Consulting mencatat angka elektabilitas Jokowi sebesar 38,9 persen melawan elektabilitas Prabowo Subianto sebesar 12 persen.
Survei Litbang Kompas yang dirilis pada 21 Oktober 2017 lalu juga mencatatkan jarak yang signifikan antara Jokowi dan Prabowo.
Sebanyak 46,3 persen masyarakat mengaku akan memilih lagi Jokowi sebagai presiden di Pilpres 2019 dan hanya 18,2 persen yang memilih Prabowo.
Sementara Media Survei Nasional (Median) mencatat elektabilitas Jokowi sebesar 36,2 persen melawan Prabowo Subianto dengan angka 23,2 persen.
Dan lembaga KedaiKopi bahkan menggunakan pendekatan yang lebih tegas yaitu responden yang memilih Jokowi sebesar 44,9 persen dan sebanyak 48,9 persen responden menginginkan calon lain selain Jokowi.
Angka 48,9 persen itu terbagi antara Prabowo Subianto, Gatot Nurmantyo, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, dan nama-nama lainnya.
Bahkan lembaga Poltracking Indonesia mencatat elektabilitas Jokowi sebesar 53,2 persen berbanding 33 persen milik Prabowo Subianto yang dirilis pada 26 November 2017 lalu.
Walaupun pada survei Poltracking, Jokowi memiliki elektabilitas di atas 50 persen namun menurut Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR menyebut selisih 20 persen itu belum cukup aman bagi Jokowi.
Hal tersebut berdasarkan adanya fakta bahwa selisih antara kepuasan dan elektabilitas terdapat selisih 14,8 persen.
“Tantangan sekaligus modal bagi Pak Jokowi adalah bagaimana membuat masyarakat yang puas terhadap kinerjanya mau memilih lagi dirinya di Pilpres 2019. Apalagi Pemilu baru akan berlangsung tahun 2019 mendatang,” ujar Hanta Yuda tanggal 26 Desember 2017 lalu.
Sebagai rujukan, Hanta menyebut nama Susilo Bambang Yudhoyono yang berhasil meraup elektabilitas sebesar 60-70 persen jelang Pemilu 2009 untuk bisa terpilih kembali.
“Secara elektabilitas memang Pak Jokowi lebih tinggi tapi secara elektoral belum aman. Apalagi jika ada kuda hitam yang muncul jelang Pemilu 2019 yang bisa meraup elektabilitas hingga 10 persen,” tegas Hanta Yuda.
Menurut survei Poltracking tersebut ada tiga kandidat terkuat di luar keduanya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (3,6 persen), Gatot Nurmantyo (3,2 persen), dan Anies Baswedan (2,8 persen) sementara 11,6 persen tidak menjawab.
Ganjalan di Bidang Ekonomi
Investasi jor-joran yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK justru menurut hasil beberapa lembaga survei tak sejalan dengan kepuasan publik terhadap perekonomian Indonesia.
Menurut hasil survei Poltracking Indonesia, hanya ada 43,1 persen masyarakat yang puas dengan kondisi perekonomian di era Jokowi-JK, 41 persen tidak puas, dan 5,5 persen mengaku sangat tidak puas.
Keluhan terhadap bidang ekonomi juga ditemukan lembaga survei KedaiKopi yang mencatat 24 persen responden mengeluhkan kondisi perekonomian yang sulit, disusul demokrasi yang sedang diuji (21 persen), lebih baik dari pemerintahan sebelumnya (20,5 persen), normal (10,6 persen), pembangunan dan pelayanan meningkat (5,8 persen), ada korupsi (5,2 persen), keamanan (4,8 persen), dan tidak tahu sebanyak 6,6 persen.
“Sebanyak 55,4 persen responden keluhkan tarif listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan keperluan bahan pokoknya yang mahal. Sementara yang mengeluhkan ketersediaan lapangan pekerjaan 14,1 persen, korupsi (3,9 persen), narkoba (3,3 persen), berita hoax (2,5 persen), dan 7,6 persen menjawab tidak tahu,” ujar pendiri KedaiKopi Hendri Satrio tanggal 8 Oktober 2017 lalu.
Peneliti Politik dan Hubungan Internasional CSIS, Arya Fernandes pada tanggal 11 September 2017 lalu menjelaskan bahwa bidang ekonomi akan menjadi ganjalan terbesar Jokowi di tahun 2019 jika tidak segera diperbaiki.
“Kinerja perekonomian di mata masyarakat masih tertatih-tatih yaitu hanya mencapai kepuasan 56,9 persen, walaupun kini sudaj mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 46,8 persen,” terangnya.
Untuk itu jika ingin berhasil di Pemilu Presiden 2019, Arya menyebut pemerintahan Jokowi-JK perlu menjaga kepuasan publik di bidang ekonomi agar tidak jeblok di bawah 50 persen.
“Kalau kinerja di bidang ekonomi dinilai berada di bawah 50 persen maka akan mengganggu jalannya pemerintahan maupun elektabilitas Pak Jokowi sendiri,” pungkasnya.