Wapres: Seharusnya Gizi Buruk di Asmat tidak Terjadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah daerah Papua lebih efektif bekerja memantau dan memeriksa gizi dan kesehatan masyarakat. Sehingga, apabila mengalami kesulitan pemda Papua segera melapor ke pemerintah pusat.

"Kalau terjadi kesulitan secepat itu, pusat akan turun tangan. Nanti dikirim (petugas) Kemenkes, tentara dikirim tenaga kesehatan. Tugas pokok yang pertama pemerintah daerah harus betul-betul efektif," kata Jusuf Kalla di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta ‎, Selasa, (16/1/2018).

Seharusnya, menurut Kalla kejadian gizi buruk di Asmat, Provinsi Papua tidak terjadi. Kalla mengatakan APBD Papua tertinggi apabila dibandingkan jumlah penduduk.

"Kalau kita lihat APBD nya Papua kan tinggi, tertitinggi di Indonesia dibanding jumlah orang kan. Jadi semestinya diberikan anggaran yang cukup seperti itu di masing-masing daerah. Ada juga anggaran desa sampai kesitu," katanya.

‎Sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak berdiam diri terhadap kejadian luar biasa campak dan gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Jokowi, ia telah memerintahkan jajaran terkait untuk segera turun ke lapangan menyelesaikan masalah yang telah menimbulkan korban jiwa tersebut.

"Kita sudah kirim tim beberapa hari lalu atau minggu lalu. Sudah mulai September masuk ke sana. Memang sudah kirim juga makanan tambahan tapi memang medan sangat sulit," kata Jokowi kepada para jurnalis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Meskipun demikian, Jokowi mengakui bahwa penanganan masalah tersebut tidaklah mudah.

Mengingat banyaknya kendala yang dihadapi, mulai dari medan yang sulit, biaya yang tinggi, hingga jarak tempuh yang cukup jauh.