Laporan wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Politik (Parpol) boleh meminta sumbangan dari calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Oesman Sapta Odang.
Asalkan sumbangan tersebut tidak mengikat, dan tidak memberatkan si pemberi sumbangan.
"Siapapun jadi bupati jadi Wali Kota jadi Gubernur, mau menyumbang boleh saja, nggak ada yang melarang, mau disebut itu mahar, mau disebut itu uang lelah, uang apa promosi, silahkan saja, tapi tidak boleh memaksa," ujarnya dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa, di kediamannya, di Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2018).
Ia mengakui, partai membutuhkan uang, termasuk untuk mengusung seorang kandidat untuk memenangkan Pilkada.
Tidak hanya Partai Hanura, menurut OSO, yang juga merupakan Wakil Ketua MPR itu, rata-rata partai di Indonesia juga melakukan hal yang sama, yakni menarik sumbangan.
"Partai membutuhkan biaya operasional, biaya kampanye, biaya perjalanan, sah-sah saja. Itu dilakukan oleh rata-rata partai, nah kita tidak boleh memaksakan orang harus membayar dengan tidak kemmapuan orang itu sendiri," katanya.
Baca: OSO Kumpulkan Pimpinan Media dan Tegaskan Ia Masih Ketua Partai Hanura
Prinsip tersebut ia terapkan di Partai Hanura yang ia pimpin.
Hal itu oleh sekelompok orang, dianggap sebagai sebuah pelanggaran.
Kubu baru di Partai Hanura yang antara lain dipimpin oleh Sarifuddin Sudding, berencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), untuk melengserkan OSO.
Selain perkara uang, OSO juga dipermasalahkan karena beberapa kali membatalkan dukungan untuk kandidat peserta Pilkada.
Menurut OSO keputusan tersebut harus ia ambil, karena ada kesalahan sehingga muncul Surat Keputusan (SK) ganda, untuk wilayah yang sama sehingga SK dukungan untuk salah satu kandidat terpaksa ia batalkan.
"Mana ada double (red: ganda) saya batalkan, hanya dua itu double kalau nggak salah, di Kalimantan sama di Papua, saya batalkan, nggak peduli saya, kenapa, jangan dibalik-alik seolah2 saya yang pula menyuruh bikin double," ujarnya.
Baca: Diduga Terlibat Pembunuhan Sadis, Suami Korban dan Mantan TKI Ditangkap Polisi
Pembatalan pengusungan Farid sebagai Calon Bupati di Bangkalan, menurut OSO hal tersebut dikarenakan sang kader juga mengemban jabatan di partai, yang bertanggungjawab terhadap pemenangan partai di Pilkada.
Ia menganggap tanggungjawab tersebut tidak bisa diemban oleh orang yang sama.
Jika memang apa yang ia lakukan dianggap salah, ia mengaku terbuka untuk dikritik.
Bahkan jika ada yang berencana menggantikannya sebagai Ketua Umum, dan proses tersebut ditempuh sesuai mekanisme yang diakui partai, OSO mengaku siap mundur.
Ia menyayangkan, jika ada kader partai yang mencoba melakukan hal tersebut, tanpa melalui mekanisme yang patut.