Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kembali memilih Wiranto sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura untuk menggantikan Oesman Sapta Odang (OSO), adalah salah satu gagasan yang mengemuka, di tengah dinamika konflik internal Partai Hanura.
Namun, Wiranto yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan partai, mengaku tidak setuju dengan ide tersebut.
Kepada wartawan usai menghadiri acara di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018), Wiranto yang kini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), mengangga tidak bisa seorang Menkopolhukam, memegang jabatan rangkap.
"Dari dulu saya mengatakan, tugas rangkap menteri, apa lagi Menkopolhukam, jangan terganggu dengan urusan-urusan politik praktis," katanya.
Baca: Jika Dapat Kursi Pimpinan DPR, PKB Sodorkan Muhaimin Iskandar
Konflik internal Partai Hanura, dipicu oleh sekelompok orang, yang berencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), untuk melengserkan OSO. Atas dinamika tersebut, OSO sampai harus memecat Sarifuddin Sudding dari jabatan Sekjen Partai Hanura. Kubu tersebut juga sudah menunjuk Daryatmo, sebagai Ketua Umum sementara pengganti OSO.
Pemikiran Wiranto soal mentreri yang tidak bisa rangkap jabatan menjadi Ketua Umum DPP Partai Politik (Parpol), bertentangan dengan kenyataan yang terjadi di kabinet saat ini. Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Mentri Perindustrian (Menperin), juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar. Bahkan Presiden RI. Joko Widodo sudah mengizinkan rangkap jabatan tersebut.
Wiranto menganggap tanggungjawab seorang Menperin dengan Menkopolhukam sangat berbeda. Ia menyebut kedua jabtan tersebut tidak bisa dibandingkan, dan sikapnya itu tidak bisa diterapkan ke setiap menteri yang ada di kabinet saat ini.
"Saya kan ndak (rangkap jabatan). Pak Airlangga kan (jabatan) menterinya beda dengan saya, jangan kemudian membandingkan, cakupannya beda," katanya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, OSO dalam pertemuannya dengan sejumlah pimpinan media, di kediamannya, di Jakarta Selatan, malam tadi, Selasa (16/1), mengaku siap jika ia harus melepaskan jabatan Ketua Umum DPP Partai Hanura. Ia akan melepaskan jabtan tersebut, jika prosesnya sesuai aturan yang ada. OSO bahkan mengaku setuju jika Wiranto yang sebelumnya sempat memimpin Partai Hanura, untuk menggantikannya.