Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Wali Kota Bogor, Bima Arya telah melaporkan harta kekayaan ke KPK, Jumat (19/1/2018) didampingi calon Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.
"Ini hari terakhir untuk menyampaikan harta kekayaan dalam rangka Pilkada. Saya ditemani oleh Kang Dedi (Dedie) yang kebetulan hari ini juga perpisahan dengan pimpinan KPK, menemani saya dan saya melaporkan tadi jumlah harta kekayaan yang paling update," ucap Bima Arya di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Baca: Khofifah Hargai Tagline Beragam yang Dicetuskan Pendukung dan Relawannya di Jawa Timur
Bima Arya menuturkan sebelum menyambangi KPK, kemarin dirinya sudah melaporkan harta kekayaan melalui e-lhkpn.
Sehingga dia hanya ingin memastikan seluruh data yang dinput benar adanya.
Baca: Sri Mulyani Sebut Peredaran Narkoba Menggerus Daya Beli Masyarakat
"Saya ingin memastikan semua yang diinput benar tidak ada kesalahan teknis, udah saya masukan lewat elektronik dan saya cek lagi satu per satu supaya disesuaikan dengan yang paling mutakhir," katanya.
Ditanya soal total nilai kekayaan, Bima Arya menjelaskan terakhir tahun 2014, kekayaan dirinya Rp 3,2 miliar dan saat ini naik menjadi Rp 5,5 miliar karena ada kenaikan aset.
Kenaikan aset yang dimaksud ialah aset tanah rumah lokasinya sama tapi karena NJOP-nya naik selama empat tahun terakhir, sehingga nilainya juga naik.
Baca: Kapolri Bentuk Satgas Nusantara Tangkal Panas Pertarungan Pilkada Serentak
Sementara untuk harta bergerak, tahun ini hanya Rp 135 juta sementara tahun 2014 mencapai Rp 438 juta.
"Di 2014 mobil saya dua, sekarang tinggal satu. Untuk kas atau setara kas 2014 Rp 470 juta sekarang 340 juta jadi berkurang sekitar 100 juta. Jadi aset naik karena NJOP tapi harta bergerak turun," paparnya.
Terakhir ditanya soal apakah pihaknya mengeluarkan sejumlah uang untuk mahar politik? Bima Arya menjawab dirinya sama sekali tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk mahar politik.
"Alhamdulillah kami tidak sepeser pun keluarkan mahar politik, karena komitmen kami dengan partai pendukung sama mereka menerima Pak Dedie sebagai pasangan saya yang tujuannya untuk mewujudkan birokrasi yang melayani. Kita ingin wujudkan pemerintahan yang bersih uang rakyat harus kembali ke rakyat," tegasnya.
Sebelumnya pada Rabu (10/1/2018) keduanya telah melakukan pendaftaran sebagai peserta Pilkada Kota Bogor.
Pasangan ini diusung koalisi besar gabungan PAN, Demokrat, Hanura, Golkar, dan Nasdem serta dua partai pendukung, yakni PBB dan Perindo.
Sehari sebelumnya, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengingatkan para calon kepala daerah untuk melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK.
Pasalnya, hari ini Jumat (19/1/2018) merupakan hari terakhir pendaftaran Kekayaan Calon Kepala daerah.
Setelah itu, pendaftaran akan ditutup.
"Kami ingatkan pada seluruh calon kepala daerah, 19 Januari 2018 adalah hari terakhir pelaporan harta kekayaan ke KPK. Kami akan tunggu sampai jam kerja berakhir. Kami siapkan 10 meja pelayanan untuk pelapor yamg datang langsung. Selain itu pelaporan secara online masih terbuka melalui e-lhkpn," ungkap Febri di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Febri menjelaskan hingga kemarin ada 972 orang calon kepala daerah yang melaporkan kekayaannya ke KPK.
Mengacu terhadap data KPU yang mencantumkan ada 575 pasangan calon atau 1150 orang, maka masih cukup banyak calon kepala daerah yang belum melaporkan kekayaan ke KPK.
Informasi yang dimiliki KPK, data pelaporan terbanyak yang sudah diterima KPK dari para calon kepala daerah di Jawa Barat (98 orang), Jawa Timur (78 orang), dan Nusa Tenggara Timur (74 orang).
"Jika ada pertanyaan atau konsultasi tentang pelaporan kekayaan ini, dapat menghubungi costumer service di nomor WA 08111-929-575 atau telp.021-25578396," tambah Febri.