Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menegaskan proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kementerian yang dipimpinnya digelar secara transparan.
Yasonna tak mau rekrutmen tersebut seperti sebelum-sebelumnya, yang diduga sarat suap dan nepotisme.
Sebab, ia pernah mendengar kabar para CPNS harus membayar uang Rp 100 Juta hingga Rp 300 juta untuk lolos menjadi PNS.
Baca: Gempa Landa Jakarta, Jusuf Kalla Santai Jalan Menuju Halaman Kantornya
Hal itu ia katakan dalam sambutannya di acara Pembukaan Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2017 Kementerian Hukum dan Ham di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2018).
"Supaya kamu tahu, saya kumpulkan kakanwil sebelum CPNS dan kita komit lakulan (rekrutmen) CPNS yang bersih dan kompetibel. Dan para kakanwil dan staf kami ikhlas bersih," kata Yasonna.
Namun, ia menduga tak semua kakanwil Kemenkumham ikhlas menerima kenyataan tersebut.
Terutama saat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumumkan penerimaan CPNS 2017 dilakukan secara transparan.
"Itu para Kakanwil lemas," candanya disambut tawa undangan.
Dalam sambutannya itu pula, Yasonna mengingatkan agar para CPNS baru di Kemenkumham tidak tergiur oleh tawaran pihak yang menjanjikan pekerjaan sebagai PNS dengan imbalan uang.
"Sekarang eranya sudah berubah. Maka seluruh birokrasi negara seluruh aparatur sipil negara juga harus berubah sikap mentalnya, sistem nilainya," tandasnya.(*)