Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy
TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menjelaskan untuk mempercepat pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) pemerintah akan membagi tiga fokus pembahasan saat rapat koordinasi (rakor).
Budi menyebut tiga subjek pembahasan tersebut adalah perizinan, pertanahan, serta pendanaan.
"Jadi dibahas secara komprehensif. Jadi kita memang akan membuat tiga kluster pembahasan, atas izin, atas tanah dan pendanaan dan yang gembira," ucap Budi Karya Sumadi saat ditemui di kantor Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Kamis (8/3/2018).
Pembahasan tersebut akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), PT Kereta Api Indonesia (KAI) hingga PT Kereta Api Cepat Indonesia (KCIC).
Pembahasan yang lebih detil maka diharapkan pembangunan konstruksi Kereta Cepat JKT-BDG dapat dilakukan pada Mei 2018.
Budi menyebutkan untuk masalah pembebasan lahan hingga Februari 2018 sudah mencapai 54 persen.
"Pembebasan lahan sedang berlangsung sehingga bisa dipastikan, kalau bulan Mei kita sudah bisa melaksanakan (pembangunan)," ungkap Budi Karya.
Sedangkan untuk perizinan disebutkan hanya tersisa beberapa poin saja, kemudian pendanaan masih dalam tahap pembahasan.
"Kalau izin tinggal minor-minor saja, dan pendanaan akan kita finalisasi dengan satu koordinasi," pungkas Budi Karya. (*)
Simak videonya di atas!
Tonton juga: