Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mencurigai adanya persengkolan jahat yang direncanakan KPU Pusat, KPU Provinsi Papua Barat, dan KPU Manokwari Selatan untuk menghalangi PBB ikut Pemilu 2019.
Hal itu ia sampaikan seusai menjalani sidang adjudikasi tahap kesimpulan di Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat.
"Ini by design dihalang-halangi supaya tidak ikut pemilu. Yang dulu itu, pertama PBB dinyatakan tidak lolos hanya karena tiga sebab. Pertama, kurang pengurus perempuan di Sumatera Barat," kata Yusril saat akan menghadiri Diskusi Presidium Alumni 212 di Roemah Rakjat, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (2/3 18).
Alasan kedua adalah terdapat pengurus PBB yang merupakan anggota PNS di Kabupaten Batul, Yogyakarta. Ketiga, anggota PBB di tingkat kabupaten tidak memenuhi syarat dan tidak lengkap.
"Ketika kami lawan, Bawaslu mengatakan PBB benar KPU salah. Yang benar perempuan itu hanya di pusat bukan daerah."
"Lalu kalau ada PNS, ya dia yang dipecat bukan tidak loloskan PBB. Bawaslu membenarkan. Tapi yang ketiga kata Bawaslu kami kalah," ucap Yusril.
Yusril kecewa KPU kembali tidak meloloskan PBB pada tahap verifikasi faktual dan administrasi terkait pendataan KPU Papua Barat dan Kabupaten Manokrawi Selatan.
"Kita curigai ada permainan memang. Semoga besok Bawaslu akan mengambil putusan Minggu jam 4 sore, kalau dalam fakta persidangan PBB tidak memenangkan persidangan ini, harapan kita KPU objektif," pungkas Yusril