Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menduga ada unsur maladministrasi di balik pertemuan Presiden Joko Widodo dengan petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berlangsung Kamis (1/3/2018).
Ketua Dewan Pembina ACTA, Habiburokhman menduga ada indikasi pemenangan Pemilu 2019 yang dibicarakan di antara kedua pihak yang dilakukan di Istana Presiden yang merupakan fasilitas milik negara.
Baca: Rhoma Irama Tanggapi Santai Penembakan Studio Soneta, Putrinya Beberkan Sejumlah Kejanggalan
Seperti diketahui PSI telah resmi menyatakan dukungannya kepada Jokowi dalam Pemilu Presiden 2019.
“Istana ada tempat kerja Presiden sebagai kapala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tidak dibenarkan bila tempat kerja Presiden digunakan untuk agenda politik yang mementingkan satu kelompok saja,” ungkap Habiburokhman di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (4/3/2018).
Baca: Survei ISS Tiga Pasangan Gubernur dan wakil Gubernur Sulses Bersaing Ketat
Habiburokhman menjelaskan maladministrasi itu menyalahi Pasal 1 angka 3 UU No 47 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Rencananya ACTA akan melaporkan petemuan itu ke Ombudsman RI besok Senin (5/3/2018).
“Kami akan melaporkan hal tersebut besok Senin,” tegasnya.
Sebelumnya Jokowi mengatakan pertemuan dengan PSI pada Kamis lalu merupakan ajang silaturahmi biasa dengan partai pendukung.
Baca: 81 Dewa dan Dewi Diarak Dalam Puncak Perayaan Karnaval Cap Go Meh 2018
Pertemuan itu berlangsung sekitar 90 menit dan menurut Jokowi berlangsung dalam suasana santai.
Jokowi menyampaikan kepada Ketua Umum PSI Grace Natalie pada saat itu untuk menawarkan hal-hal baru terutama saat melakukan kampanye sebagai partai baru peserta Pilpres 2019.
Jokowi juga berharap PSI bisa merebut hati kaum milenial Indonesia dengan kampanye yang inovatif.