News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Suap Pejabat BPK

GM Nonaktif PT Jasa Marga Purbaleunyi Divonis 1,5 Tahun penjara

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Sigit Yugoharto.

Laporan wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan kepada General Manager nonaktif PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi, Setia Budi, Kamis (8/3/2018) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni dua tahun penjara.

Baca: Jusuf Kalla Tekankan Pentingnya Penghormatan Kepada Petani

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Setia Budi terbukti menyuap auditor BPK, Sigit Yugoharto berupa satu motor Harley Davidson dan sejumlah fasilitas hiburan malam di kantor Las Vegas Plaza Semanggi, Jakarta kepada auditor BPK lainnya.

Suap tersebut diberikan karena Sigit Yugoharto adalah ketua Tim BPK yang melaksanakan ‎tugas Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu (PDTT) atas pengelolaan pendapatan usaha, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi pada PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi tahun 2015 dan 2016.

Baca: Petinggi Tiga Partai Politik Berkumpul, Hinca: Biar Lebih Seru Nanti Pilpresnya

"Terdakwa terbukti memberikan sesuatu terkait fasilitas karaoke sebanyak dua kali dan motor Harley Davidson kepada Sigit Yugoharto," ucap Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani saat membacakan amar putusan.

‎Hakim juga menyatakan perbuatan Setia Budi tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Baca: Fakta Terkait Gugatan Cerai Ahok: Tak Mau Terima Tamu Hingga Pengakuan Veronica Lewat Surat

Namun, hakim mempertimbangkan sikap Setia Budi yang sopan selama persidangan untuk meringankan hukuman.

"Terdakwa sudah tidak berpenghasilan dan menjadi tulang punggung keluarga," tambah hakim.

Setia Budi dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini