Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla membeberkan alasan investasi dana haji Indonesia tepat dilakukan di Arab Saudi.
Satu diantaranya dana haji bisa diinvestasikan dalam bentuk hotel di Arab Saudi.
"Karena perkembangan haji dan umrah makin tinggi hampir 1 juta setahun, maka kalau Indonesia dan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) investasi di Saudi contohnya itu bisa menguntungkan," kata Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (13/3/2018).
Baca: Ribuan Sistem IT di 44 Negara Jadi Korban Hacker Mahasiswa Surabaya
Menurut Jusuf Kalla, investasi dalam bentuk hotel di Arab Saudi nantinya akan memberikan keuntungan bagi Indonesia.
Hal tersebut mengingat setiap tahunnya orang Indonesia yang melakukan perjalanan umrah semakin meningkat.
Baca: Perludem Dorong KPK Usut Terus Kasus Korupsi Calon Kepala Daerah
"Karena sudah bisa dipakai setahun (sepanjang orang umrah). Kalau dulu bikin hotel di sana cuma bisa dipakai 3 bulan (untuk haji)," ujar Jusuf Kalla.
Nantinya, ujar Jusuf Kalla, investasi Indonesia itu juga akan mempertimbangkan letak lokasi bangunan.
"Hotel atau penginapan tergantung letak, itu di Makkah sangat tergantung lokasi. Kalau haji bisa jauh-jauh tapi kalau umrah dekat semua. sangat tergantung lokasi," ucapnya.
Baca: Fakta Soal Kecelakaan Minibus di Tanjakan Emen: Korban Luka, Sopir Tembak, dan Sebab Mobil Terbalik
Sebelumnya diketahui, Kementerian Agama telah mengalihkan dana haji sebesar Rp103 Triliun ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 13 Februari lalu.
"Ya dana dibayarkan melalui setoran terkumpul sekarang kan outstanding sekitar Rp 102,5 triliun, itu bisa diinvestasikan kepada instrumen investasi di Arab saudi maupun Indonesia. Tapi fokus kita (Indonesia) di Arab Saudi karena arahan pak Wapres mengintruksikan investasikan di Arab saudi," kata Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, di Istana Wapres Medan Merdeka Selatan, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, (9/3/2018).