Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rizal Bomantama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BP-PIP) Yudi Latief dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bertemu di Kantor Panglima TNI, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).
Pertemuan itu membahas rencana sinergi antara kedua belah pihak dalam rangka penguatan ketahanan Pancasila di masyarakat.
Baca: Pipa Gas PGN di Cawang Bocor Lagi Karena Proyek LRT Jabodebek
Rencananya anggota TNI sampai tingkat terbawah seperti Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) menjadi pengajar dan penyuluh masyarakat hingga sampai pelosok dan perbatasan negara.
Pihak TNI dan BP-PIP sendiri membantah jika rencana itu memiliki muatan politis jelang tahun politik Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019.
Yudi menjelaskan BP-PIP baru terbentuk tanggal 28 Februari 2018.
Baca: Ketua DPR Berharap Masyarakat Bisa Terima Kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
Sebelumnya memang sudah ada bernama Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dan karena berubah menjadi badan maka tugas utamanya melakukan sinergi dengan institusi negara lain dalam hal penguatan ketahanan Pancasila di masyarakat.
"Misal dengan TNI, BP-PIP hanya lah badan di tingkat pusat, sementara TNI memiliki struktur sampai tingkat terbawah dan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sehingga nanti dikombinasikan antara semangat bela negara dari TNI dan program kerja dari BP-PIP," ujar Yudi.
Baca: Izin Kebun Sawit Diserobot, Anggota DPRD Kutai Kertanegara Dapat Kompensasi Rp 10 Juta Setiap Bulan
Yudi juga menjelaskan bahwa perubahan nama dari unit kerja Presiden menjadi badan menunjukkan bahwa BP-PIP akan terus ada walaupun pemerintahan berganti.
"Lembaga ini tidak tergantung pada siapa yang menjabat lagi, siapa pun Presidennya lembaga ini akan terus berjalan dalam pemantapan Pancasila," katanya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen MS Fadhilah menegaskan bahwa komitmen bersama itu tidak memiliki muatan politis jelang tahun politik.
Ia mengatakan perubahan nama dari unit kerja presiden menjadi badan menunjukkan bahwa BP-PIP tidak memiliki kaitan politik dengan pihak mana pun.
"Siapa pun presidennya BP-PIP akan menegaskan sinerginya dengan pihak lain termasuk TNI dalam penguatan ketahanan Pancasila dalam bentuk pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai budaya," katanya.
Baca: Senyum dan Pengakuan Vicky Shu Dalam Sidang Kasus First Travel
Lanjut dia, penguatan ketahanan Pancasila akan efektif dengan melibatkan TNI dan Polri.
"Karena dua institusi ini yang secara masif memiliki struktur sampai tingkat terbawah menyentuh masyarakat," katanya.
Sebelumnya Kepala BP-PIP menemani Ketua Dewan Pengarah BP-PIP Megawati Soekarnoputri menemui Panglima TNI Marsekal Hadi Thahjanto untuk melakukan sinergi penguatan ketahanan Pancasila.
Rencana yang disampaikan antara lain memanfaatkan elemen TNI di struktur paling bawah yang menyentuh masyarakat untuk mengajar Pancasila sesuai program kerja yang akan disusun BP-PIP di daerah terpencil dan perbatasan negara.
Selain itu TNI juga diharapkan memfasilitasi kegiatan penguatan ketahanan Pancasila menggunakan alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) yang dimiliki seperti Kapal Republik Indonesia untuk mengangkut pemuda Indonesia dalam misi tukar menukar gagasan dan keberagaman di wilayah terpencil dan perbatasan negara.