Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Calon gubernur Jawa Tengah, Sudirman Said menyampaikan gagasannya dalam membangun Jateng di hadapan puluhan koresponden media asing yang tergabung dalam Jakarta Foreign Correspondent Club (JFCC), Kamis (5/4/2018) .
Selain wartawan dari berbagai negara, hadir juga perwakilan dari kedutaan besar asing yang ada di Jakarta, di antaranya dari Rusia, Amerika Serikat, Armenia, dan sejumlah negara lainnya.
Dalam kesempatan itu Sudirman Said bercerita ihwal masuknya dia ke Jawa Tengah. Dia melihat begitu banyak ruang perbaikan yang tersedia di Jateng, yang jika hal itu dikerjakan dengan serius tanpa ada kepentingan pribadi dan kelompok akan membuat Jateng bisa lebih baik dari sekarang.
Ditegaskan , program kerjanya akan fokus pada tiga hal, yakni penciptaan pemerintahan yang bersih, penciptaan lima juta lapangan kerja, dan percepatan pembangunan Jateng. Penurunan kemiskinan akan menjadi prioritas program.
“Masalah kemiskinan akan menjadi prioritas program kerja. Kami menargetkan memangkas angka kemiskinan dari 12 persen menjadi enam persen,” papar Sudirman Said.
Dalam kesempatan itu Sudirman Said juga menceritakan prosesnya terjun ke gelangggang politik. Menurut dia, politik harus diisi oleh orang-orang baik agar politik bisa dikembalikan sesuai dengan tujuannya yang mulia, yakni sebagai alat perjuangan untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kebaikan bersama.
“Karena itu saya mengajak orang-orang baik untuk masuk ke dunia politik agar politik kita tidak diisi oleh orang-orang bermasalah,” Sudirman Said menegaskan.
Sudirman Said juga menyampaikan keprihatinannya atas banyaknya kepala daerah dan anggota legislative yang terlibat kasus korupsi dan harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Dengan masuknya orang-orang baik ke dalam politik hal seperti ini bisa dikurangi,” terangnya.
Menjawab pertanyaan forum terkait penggunaan politik identitas untuk kampanye, Pak Dirman menyatakan, Indonesia sangat beragam, terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Sehinga politik identitas sulit untuk dihindari.
“Di Bali, tidak mungkin memilih gubernur orang Papuai. Di Solo, meskipun Pak Jokowi punya mantu orang Sumatera Utara, sulit orang Batak menjadi wali kota di Solo,” imbuhnya seraya menegaskan politik identitas tidak dipakai untuk menjelek-jelekkan lawan politik.